Koalisi Berkelanjutan, Cara CSO Kawal Isu Lingkungan di Pilkada Riau

SuaraRiau.id - Dalam upaya merumuskan poin kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sebanyak 11 Civil Society Organization (CSO) membentuk sebuah koalisi yang bernama Koalisi Berkelanjutan.

Koalisi ini terdiri dari Penabulu, Fitra Riau, Walhi, Senarai, LKSPK, LBH Pekanbaru, Scale Up, Teras Riau, LPSEM, Jikalahari dan AJI Pekanbaru.

Acara yang difasilitasi oleh Koordinator Fitra Riau Triono Hadi ini diadakan di Hotel Batiqa Pekanbaru pada Kamis (1/10/2020).

"Jika kita treking dari visi misi calon kepala daerah di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak hanya berputar pada pembangunan infrastruktur dan beberapa calon yang menuangkan persoalan lingkungan tidak begitu spesifik penguatan programnya," kata Koordinator Fitra Triono Hadi lewat siaran tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (2/10/2020).

Lanjut Triono, koalisi ini dibentuk untuk mengawal Pilkada di 9 daerah terutama di Kabupaten Pelalawan dan Siak, karena dua kabupaten tersebut merupakan wilayah atas kerusakan lingkungan yang sangat tinggi.

Tak hanya itu, persoalan deforestasi dan degradasi konflik berkelanjutan antara masyarakat dengan perusahaan dan korupsi perizinan juga masih ditemui.

"Transparansi yang masih buruk serta rendahnya komitmen kepala daerah dalam tata kelola lingkungan hidup yang lestari masih minim," lanjut Triono.

Sementara Deputi Walhi Riau Fandi mengungkapkan dengan kegiatan ini sekiranya memberikan pemahaman kepada masing-masing kandidat Pilkada di Riau.

“Maka perlu kiranya memberikan pemahaman kepada masing masing kandidat untuk merancang sebuah kebijakan yang menyasar tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik yang berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat lokal," ungkap Fandi.

Ada beberapa poin yang dihasilkan dalam diskusi tersebut. Pertama terkait dengan isu lingkungan dan kebencanaan, kedua terkait dengan reformasi dan birokrasi.

"Untuk isu lingkungan dan kebencanaan ada 6 poin yang menjadi target dorongan kepada calon kepala daerah. Pertama keberpihakan terhadap pencegahan karhutla, kedua adanya kebijakan anggaran yang pro terhadap lingkungan," tambah Fandi.

Ketiga, lanjut Fandi, kebijakan yang mendukung pencegahan pencemaran sungai, keempat isu ketahanan pangan, kelima mendorong kebijakan terkait tanggap darurat kebencanaan, dan keenam penanganan konflik sumber daya alam.

Koalisi ini berharap dari rangkaian tersebut sepatutnya ini bisa menjadi langkah yang kolaboratif untuk bersama sama menjajaki bagaimana komitmen para kandidat calon untuk peka terhadap lingkungan.

Koalisi juga seterusnya akan menjadi aksi gerakan untuk mendorong kebijakan berkelanjutan tersebut sampai pada proses prapemilihan dan sesudah pemilihan kepala daerah. Aksi gerakan ini dikoordinatori oleh Peneliti Fitra Riau Taufik, peneliti Senarai Suryadi serta dari wakil Scale Up Jois.