- WALHI Riau mendesak pemerintah memastikan pemulihan lingkungan dan hak masyarakat adat pascapencabutan izin PT RAPP pada November 2026.
- Pemerintah diminta tidak mengalihkan kawasan bekas konsesi RAPP kepada korporasi lain guna menghindari konflik agraria lanjutan di Riau.
- WALHI juga mendesak evaluasi dan pencabutan izin terhadap 38 perusahaan lain yang diduga terlibat perusakan lingkungan dan karhutla.
"Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu," ujarnya.
Jasmi menilai pengalihan pengelolaan berpotensi tidak sejalan dengan tujuan pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat apabila tidak disertai penyelesaian konflik serta pengembalian ruang hidup warga.
Menurutnya, kawasan bekas konsesi semestinya menjadi bagian dari upaya pemulihan ekologis dan penyelesaian persoalan penguasaan lahan yang selama ini dialami masyarakat.
Desakan pemulihan hak masyarakat juga disampaikan Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi.
Dia meminta pemerintah memprioritaskan penyelesaian persoalan masyarakat di Desa Dayun, Kabupaten Siak.
Menurut Besta, masyarakat di wilayah tersebut kehilangan ribuan hektare lahan perkebunan akibat perizinan RAPP.
Besta mendorong pemerintah mempercepat pengakuan dan perlindungan ruang hidup masyarakat melalui skema perhutanan sosial (PS) maupun tanah objek reforma agraria (TORA).
Kedua skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan konflik agraria sekaligus mengurangi ketimpangan penguasaan lahan di Riau.
WALHI Desak Evaluasi Izin Perusahaan Lain di Riau
Selain menyoroti RAPP, WALHI Riau juga mendesak pemerintah melakukan penegakan hukum, peninjauan ulang, hingga pencabutan izin terhadap perusahaan lain yang diduga melakukan perusakan lingkungan.
Organisasi tersebut menyoroti sedikitnya 38 izin korporasi yang areal kerjanya mengalami karhutla sepanjang 2026.
WALHI juga meminta pemerintah mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang diduga merampas hak masyarakat atas ruang hidup.
Menurut WALHI, penertiban kawasan hutan semestinya tidak berhenti pada pencabutan izin perusahaan, tetapi dilanjutkan dengan pemulihan lingkungan, penyelesaian konflik agraria, dan perlindungan hak masyarakat. (Antara)