- Satgas PKH mengambil alih pabrik dan kebun seluas 42 hektare milik PT GSL di Kuantan Singingi pada Jumat, 20 November 2026.
- Tindakan tegas tersebut diambil karena pabrik terindikasi menampung dan mengolah tandan buah segar dari perkebunan ilegal di kawasan hutan.
- Satgas PKH juga resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan milik PT RAPP seluas 338.536 hektare pada hari yang sama.
SuaraRiau.id - Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengambil alih pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) seluas 42 hektare di Kuantan Singingi (Kuansing), Jumat (20/11/2026)
Penertiban dilakukan menyusul temuan indikasi bahwa pabrik tersebut menampung dan mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari aktivitas perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, tim menemukan indikasi PKS nonkebun milik perusahaan membeli TBS yang berasal dari perkebunan tanpa izin di kawasan hutan.
"Penertiban tersebut dilakukan setelah tim menemukan indikasi PKS nonkebun milik perusahaan membeli dan mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan," terang Barita.
Menurutnya, keberadaan pabrik tersebut diduga ikut mendorong semakin luasnya perambahan kawasan hutan di sekitar lokasi untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare yang diajukan PT GSL.
Satgas juga merekomendasikan agar permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut ditolak.
Dengan keputusan itu, area pabrik kelapa sawit beserta kebun milik PT GSL seluas 42 hektare kembali berada dalam penguasaan negara.
Barita menegaskan, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mencegah pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, termasuk melalui aktivitas industri yang diduga menerima hasil perkebunan ilegal.
"Penertiban ini merupakan upaya pemerintah mencegah pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, termasuk melalui aktivitas industri yang diduga menampung hasil perkebunan dari kawasan hutan secara ilegal," lanjutnya.
Satgas PKH menyatakan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Langkah tersebut, menurut Satgas, dilakukan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan sekaligus menjaga aset negara.
Satgas PKH Juga Cabut Izin Konsesi PT RAPP
Pada hari yang sama, Satgas PKH juga mengumumkan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas mencapai 338.536 hektare.
Dua langkah penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menindak pemanfaatan kawasan hutan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.