- Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah 2026 sebesar Rp900 ribu kepada pekerja melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
- Pekerja yang berhak menerima bantuan wajib terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji maksimal Rp3,5 juta.
- Pemerintah menjadwalkan penyaluran bantuan pada November hingga Desember 2026 dan meminta masyarakat waspada terhadap tautan palsu.
SuaraRiau.id - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk membantu pekerja dan buruh memenuhi kebutuhan ekonomi.
Bantuan ini diberikan kepada pekerja yang memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Pada program BSU 2026, pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.
Dengan demikian, setiap penerima yang memenuhi ketentuan akan memperoleh total bantuan Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Pekerja yang ingin mengetahui status penerimaan bantuan dapat memantau informasi melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Salah satu data yang perlu disiapkan untuk proses pengecekan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP.
Cara Cek Penerima BSU 2026 Pakai NIK KTP
Pengecekan status penerima BSU dapat dipantau melalui portal resmi Kemnaker di alamat https://bsu.kemnaker.go.id.
Berikut tahapan yang dapat diperhatikan apabila fitur pengecekan sudah tersedia:
- Buka laman resmi BSU Kemnaker melalui https://bsu.kemnaker.go.id.
- Perhatikan informasi dan fitur pengecekan status penerima yang ditampilkan.
- Jika pemeriksaan menggunakan NIK sudah diaktifkan, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP.
- Lengkapi data tambahan atau kode keamanan apabila diminta sistem.
- Klik tombol pemeriksaan status.
- Tunggu hingga sistem menampilkan informasi mengenai status penerimaan BSU.
Namun, pekerja perlu memahami bahwa tahapan tersebut merupakan gambaran proses pengecekan apabila fitur telah diaktifkan. Mekanisme resmi BSU 2026 tetap harus mengikuti petunjuk terbaru dari Kemnaker.
Apakah Cek NIK Penerima BSU 2026 Sudah Dibuka?
Meski portal resmi BSU Kemnaker sudah tersedia, pekerja belum bisa memastikan status penerimaan melalui mekanisme pemeriksaan NIK yang belum diumumkan secara resmi.
Berdasarkan informasi pada portal BSU Kemnaker per 10 November 2026, tata cara pemeriksaan status penerima BSU 2026 masih menunggu pengumuman pemerintah.
Artinya, keberadaan laman BSU tidak otomatis berarti seluruh fitur pengecekan penerima sudah dapat digunakan.
Karena itu, masyarakat disarankan memantau pembaruan informasi melalui situs resmi Kemnaker agar tidak keliru mengikuti panduan yang beredar di media sosial.
Syarat Penerima BSU 2026
Tidak semua pekerja bisa memperoleh bantuan ini. Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria calon penerima berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
Berikut persyaratan penerima BSU 2026:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
- Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Khusus pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas maksimal upah disesuaikan dengan UMK setempat melalui mekanisme pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Adapun upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungan tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Berapa Besaran Bantuan BSU 2026?
Pemerintah menetapkan BSU 2026 sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.
Dengan demikian, pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh total bantuan sebesar Rp900.000.
Dana tersebut dibayarkan sekaligus untuk periode tiga bulan. Penyalurannya dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia, sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Pekerja juga tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk memperoleh bantuan. Data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian melalui proses verifikasi dan penetapan oleh pemerintah.
Waspada Link Palsu Pendaftaran BSU 2026
Di tengah penyaluran BSU, pekerja perlu berhati-hati terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah.
Tautan tidak resmi terkadang menawarkan pendaftaran atau menjanjikan pencairan bantuan dengan meminta data pribadi masyarakat.
Untuk menghindari penipuan, perhatikan beberapa hal berikut:
- Pastikan hanya mengakses portal resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id.
- Jangan memberikan NIK, nomor rekening, kata sandi, PIN, atau kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal.
- Hindari mengisi formulir dari tautan yang dibagikan melalui pesan singkat atau media sosial sebelum memastikan keasliannya.
- Jangan membayar biaya administrasi dengan alasan mempercepat proses pencairan BSU.
- Pantau informasi terbaru melalui kanal resmi Kemnaker.
Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, pekerja dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630.
Dengan demikian, pengecekan penerima BSU 2026 menggunakan NIK KTP dapat dipantau melalui portal resmi Kemnaker.
Namun, berdasarkan informasi per 10 November 2026, mekanisme pemeriksaan status penerima masih menunggu pengumuman resmi pemerintah.
Pekerja sebaiknya memastikan data kependudukan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta ketentuan upah telah sesuai. Masyarakat juga perlu waspada terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan program BSU. (Antara)
