Baca 10 detik
- KAMMI Riau mendesak Presiden Prabowo mencabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan pada Oktober 2026.
- Pemerintah diminta transparan membuka data perusahaan dan memperketat pengawasan konsesi lahan untuk melindungi masyarakat.
- KAMMI mempertanyakan efektivitas kinerja Pemprov Riau di bawah SF Hariyanto dalam menanggulangi kebakaran berulang.
Kabid Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Riau, Zulkifli mempertanyakan sejauh mana kepemimpinan SF Hariyanto mampu memastikan seluruh upaya penanganan karhutla berjalan secara maksimal.
"Jika persoalan terus berulang tanpa pembenahan mendasar, publik berhak mempertanyakan keberhasilan pemerintah daerah. Kami menilai ada kegagalan dalam memutus siklus karhutla. Pemerintah harus menjelaskan langkah konkret, hasil pengawasan, dan pertanggungjawaban kebijakannya kepada masyarakat," ujar Zulkifli.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah pencegahan yang telah dilakukan, hasil pengawasan di lapangan, serta tindak lanjut terhadap perusahaan yang konsesinya mengalami kebakaran.
