- Pemprov Riau menyiapkan berbagai skenario antisipasi guna mengatasi antrean panjang BBM di SPBU menjelang akhir tahun 2026.
- Dinas ESDM Riau menyatakan Gubernur telah meminta BPH Migas menambah kuota dan menempatkan perwakilan pengawas di provinsi pada 1 September lalu.
- Komisi VI DPR RI mendorong pembentukan Satgas Terpadu lintas instansi untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
SuaraRiau.id - Antrean panjang kendaraan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga kini masih terjadi di Provinsi Riau.
Pemprov Riau mengklaim telah menyiapkan berbagai skenario antisipasi guna mengurai antrean BBM menjelang akhir tahun 2026.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Ismon Diando Simatupang menjelaskan langkah ini dilakukan agar rantai pasokan BBM ke seluruh Kabupaten dan Kota di Riau tetap terjaga.
Ismon menyampaikan bahwa Gubernur Riau telah menginstruksikan pemenuhan pasokan energi secara berkelanjutan.
"Pada 1 September lalu, Gubernur Riau telah menginstruksikan secara langsung kepada BPH Migas agar segera menambah kuota BBM kita guna mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun," ujarnya, Rabu (14/10/2026).
Ismon menuturkan Pemprov berkoordinasi langsung dengan badan pengatur agar pasokan BBM harian ditambah sebelum memasuki periode puncak kebutuhan warga.
Koordinasi tersebut diharapkan mampu memangkas potensi keterlambatan pasokan di tingkat SPBU.
Selain usulan penambahan kuota, Pemprov Riau mendorong pembentukan struktur pengawasan langsung di wilayahnya.
Keberadaan perwakilan lembaga pengawas di daerah dinilai akan memperpendek rentang kendali penanganan masalah distribusi BBM.
"Kami secara resmi mengusulkan agar BPH Migas menempatkan perwakilannya di tingkat provinsi. Ini penting untuk memperkuat koordinasi, pengawasan harian, dan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan permintaan," tuturnya.
Sejalan dengan langkah pemprov, Komisi VI DPR RI mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu pengawasan BBM bersubsidi yang melibatkan lintas instansi.
"Pendataan unsur yang akan dilibatkan sangat diperlukan hari ini, agar kita bisa merumuskan struktur, tugas, serta mekanisme kerja Satgas," kata Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Ahmad.
Tim khusus ini dirancang untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tidak melenceng dari kuota dan tepat sasaran.
