- Kabupaten Siak menerima investasi sekitar Rp1,6 triliun di Kawasan Industri Tanjung Buton pada Rabu, 7 Oktober 2026.
- Bupati Afni Zulkifli menargetkan proyek tersebut menyerap 700 tenaga kerja lokal dalam waktu dua tahun ke depan.
- Pengembangan kawasan industri ini bertujuan menciptakan sumber ekonomi baru untuk mengatasi penurunan Dana Bagi Hasil daerah.
SuaraRiau.id - Kabupaten Siak bakal diguyur investasi senilai sekitar Rp1,6 triliun melalui Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).
Pemkab Siak menargetkan investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dengan menyerap sedikitnya 700 orang dalam dua tahun ke depan.
"Insya Allah dua tahun dari sekarang tidak kurang dari 700 tenaga kerja akan terserap di satu perusahaan ini saja. Kami tekankan, tolong prioritaskan anak-anak muda Siak," kata Bupati Siak Afni Zulkifli, Rabu (7/10/2026) malam.
Afni Zulkifli meminta perusahaan memprioritaskan masyarakat lokal, terutama generasi muda Siak karena masuknya investasi harus memberikan manfaat berupa penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di daerah.
Pemerintah daerah akan memastikan perusahaan memenuhi berbagai persyaratan dan benar-benar siap menjalankan kegiatan industri sebelum dilakukan peresmian.
Menurut Afni, investasi di KITB diharapkan menciptakan efek ekonomi yang lebih luas. Selain tenaga kerja langsung, aktivitas industri diproyeksikan mendorong pertumbuhan usaha perdagangan, jasa, dan sektor pendukung lainnya di sekitar kawasan.
"Saya tidak mau investasi ini hanya gunting pita saja. Saya baru mau meresmikan kalau mereka betul-betul sudah membersihkan lahan, meletakkan duitnya, menyelesaikan izin, membuat master plan dan sudah siap merekrut muda-muda Siak," ujarnya.
Afni mengungkapkan, pengembangan KITB juga menjadi bagian dari strategi Pemkab Siak menghadapi tantangan fiskal daerah, termasuk penurunan Dana Bagi Hasil (DBH).
Bupati menilai Siak perlu menyiapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru agar tidak terus bergantung pada sektor minyak dan gas.
"Minyak kita suatu hari akan habis. Kita harus menyiapkan pintu-pintu ekonomi yang lain," tegas Afni.
Karena itu, Pemkab mendorong KITB menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain mendorong investasi dan pemenuhan hak masyarakat, Pemkab Siak membuka peluang kerja sama ekonomi dengan Lembaga Adat Melayu.
Kerja sama itu diarahkan untuk menciptakan sumber pendanaan alternatif bagi lembaga adat sehingga pelestarian adat dan budaya tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Afni berharap DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama menjaga iklim investasi di Siak.
