Jejak Herry Heryawan di Riau, Naik Pangkat saat Karhutla Masih Jadi Sorotan

SuaraRiau.id - Mantan Kapolda Riau Herry Heryawan resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri dan kini menyandang gelar jenderal bintang tiga (komjen).

Pria yang kerap disapa Herimen itu menggantikan Komjen Pol Karyoto yang memasuki masa pensiun sesuai Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/IX/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Komjen Herry selama menjabat Kapolda Riau merupakan pelopor Green Policing yakni program pendekatan dan inovasi operasional kepolisian yang mengintegrasikan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dia juga cukup lekat dengan agenda penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Persoalan ini memang menjadi salah satu tantangan besar di Riau, terutama ketika memasuki musim kemarau.

Tidak hanya karhutla, berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi bagian dari tugas yang dijalankannya.

Kenaikan pangkat dan jabatan Herry terjadi saat kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau. Bahkan data BPBD Riau per September 2026, total luas karhutla mencapai 20.597,23 hektare.

Melansir Riauonline--jaringan Suara.com, Dari 20 ribu hektare lahan terbakar tersebut, Polda Riau dan jajaran kepolisian menetapkan 61 tersangka dari total 58 perkara karhutla hingga September 2026.

Dari 61 orang itu, tidak ada satupun yang menjerat Korporasi hingga saat ini, Senin (5/10/2026).

WALHI telah melaporkan ratusan perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia ke Presiden Prabowo Subianto.

Total, ada 372 perusahaan yang dilaporkan. Laporan Walhi itu, disampaikan lewat surat tertulis melalui Kementerian Sekretariat Negara.

"Laporan tersebut sudah kami sampaikan sebagai tindak lanjut pesan dan komitmen bapak Presiden untuk menindak tegas para pelaku Karhutla, termasuk korporasi yang terbukti," ujar Direktur Eksekutif WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, Sabtu (19/10/2026).

Dari 372 perusahaan yang dilaporkan itu, 223 diantaranya merupakan pemegang HGU atau bergerak di sektor perkebunan.

Sedangkan 148 perusahaan merupakan pemegang konsesi hutan (PBPH) dan 1 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Secara khusus, dari 372 perusahaan tersebut, 47 diantaranya berada di Provinsi Riau.

Namun, hingga kini, tak ada satupun tersangka dari pihak Korporasi atas Karhutla yang terjadi.

Berdasarkan data BNPB periode 2026 hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terdampak karhutla di Provinsi Riau telah mencapai 15.608,37 hektare.