- Arif Budiman, terdakwa korupsi BPR Indra Arta, meninggal dunia akibat serangan jantung di RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru.
- Meninggalnya Arif Budiman menyebabkan proses hukum pidana terhadap dirinya secara otomatis gugur menurut pihak Kejari Inhu.
- Delapan terdakwa korupsi BPR Indra Arta lainnya masih menjalani proses persidangan atas kerugian negara senilai Rp15 miliar.
SuaraRiau.id - Arif Budiman, satu dari 9 terdakwa kasus dugaan korupsi Pengelolaan Keuangan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta, Indragiri Hulu (Inhu) dilaporkan meninggal.
Informasi yang berhasil Suara.com himpun, Arif meninggal dunia tak lama setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan pidana terhadap dirinya pada Kamis lalu.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu, Leonard Sarimonang Simalango, mengungkapkan bahwa sebelum meninggal, Arif sempat mengalami serangan jantung hingga terjatuh.
"Almarhum sempat ditangani pihak Rutan Kelas I Pekanbaru dan dibawa ke RSUD Arifin Achmad, namun nyawanya tidak tertolong," ujar Leonard, Minggu (5/7/2026).
Diketahui, Arif sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Eksekutif di BPR Indra Arta. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, ia ditahan dan dititipkan di Rutan Kelas I Pekanbaru.
Dengan meninggalnya Arif, proses hukum terhadap dirinya secara otomatis gugur.
Leonard menjelaskan, Arif memiliki riwayat penyakit jantung dan rutin menjalani pengobatan selama masa penahanan.
"Setiap minggu kita bawa kontrol dan mengonsumsi obat," jelasnya.
Pihak keluarga, lanjut Leonard, telah menerima kepergian Arif dengan ikhlas dan tidak mempermasalahkan kejadian tersebut.
Dalam persidangan sebelumnya, Arif telah mendengarkan tuntutan dari JPU berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.
Sementara itu, 8 terdakwa lainnya juga menghadapi tuntutan bervariasi, mulai dari 1 tahun 6 bulan hingga empat tahun penjara, disertai denda ratusan juta rupiah dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara.
Delapan terdakwa lainnya, yakni Said Syahril, selaku Staf Kredit BPR Indra Arta, dituntut pidana perjara selama 2 tahun dikurangi selama masa tahanan, denda Rp200 juta atau subsider 3 bulan.
Terdakwa Khairul Ali Rosahan selaku debitur, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp200 juta atau subsider 6 bulan dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp803.450.256 atau subsider 2 tahun kurungan badan.
Selanjutnya terdakwa Notrizal selaku Staf Kredit/ Account Officer Perumda BPR Indra Arta, dituntut pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan dan denda Rp 200 juta atau subsider 4 bulan.
Untuk terdakwa Reindra Rusmana Putra selaku Staf Kredit, dituntut pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp100 juta atau subsider 3 bulan.
Kemudian terdakwa Khairuddin selaku staf kredit/staf bagian pemasaran/ AO Perumda BPR Indra Arta, dituntut pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan, denda Rp200 juta atau subsider 4 bulan.
Untuk terdakwa Tri Handika Putra selaku karyawan kontrak/Staf Kredit BPR Indra Arta, dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta atau subsider 3 bulan.
Sedangkan terdakwa Raja Hasni Sapnita selaku Staf Bagian Pemasaran Teller/ Kasir BPR Indra Arta, dituntut selama 4 tahun penjara, denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan dan ditambah membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1.157.000.000 atau subsider 2 tahun kurungan badan.
Terakhir terdakwa Syamsudin selaku Direktur Utama Perumda BPR Indra Arta tahun 2012 sampai tahun 2025, dituntut 3 tahun penjara, denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan kurungan badan.
Dalam perkara ini, para terdakwa diduga melakukan praktik pemberian kredit yang melanggar aturan.
Modus yang dilakukan antara lain pengajuan kredit menggunakan nama pihak lain, agunan tidak sesuai dengan debitur, tidak dilakukan pengikatan jaminan secara sah.
Tak hanya itu, modus lainnya tidak ada survei terhadap pengajuan kredit, Pemberian kredit melebihi nilai agunan, Kredit diberikan kepada debitur bermasalah, pengambilan deposito tanpa persetujuan nasabah dan tidak ada penyitaan agunan terhadap kredit macet.
Akibat praktik itu, tercatat sebanyak 93 debitur mengalami kredit macet dan 75 debitur masuk kategori hapus buku. Negara pun mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp15 miliar.
Kasus ini masih terus bergulir untuk delapan terdakwa lainnya, sementara proses hukum terhadap Arif Budiman resmi dihentikan seiring dengan meninggal dunia.
Kontributor : Rahmat Zikri