- Gubri Wahid keluarkan surat peringatan dini bencana hidrometeorologi
- Surat tersebut disampaikan ke wali kota/bupati wilayah Riau
- Kepala daerah di Riau diimbau menyiapkan skenario terburuk
SuaraRiau.id - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengeluarkan surat peringatan dini terhadap bupati dan wali kota terkait potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor seiring dengan masuknya musim hujan.
Kepala BPBD Riau, Edy Afrizal menjelaskan bahwa surat ini bertujuan sebagai peringatan awal agar kabupaten dan kota melakukan langkah-langkah antisipasi.
"Surat peringatan dini terkait potensi bencana hidrometeorologi basah. Ada banjir, tanah longsor, dan sejenisnya, agar kabupaten dan kota melakukan langkah-langkah antisipasi," kata Edy, Rabu (24/9/2025).
Dalam suratnya, Gubernur Wahid juga mencantumkan prakiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi, terutama di wilayah yang rentan terhadap banjir dan pergerakan tanah.
Edy menyampaikan para bupati dan wali kota diminta untuk segera mengambil langkah konkret, di antaranya memastikan penyebaran informasi prediksi cuaca kepada masyarakat, membangun koordinasi antarinstansi terkait, serta melakukan sosialisasi kepada warga di daerah rawan bencana.
"Persiapan ini sangat penting untuk mengurangi dampak kerugian sosial dan ekonomi yang mungkin timbul," jelasnya.
Selain itu, Gubernur juga meminta kepala daerah untuk menyiapkan skenario terburuk, termasuk kemungkinan penetapan status darurat bencana dan pendirian pos penanganan darurat.
Koordinasi intensif dengan BPBD Riau juga menjadi bagian penting dari instruksi ini untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif.
Daerah yang berpotensi tinggi mengalami bencana banjir dan longsor di Riau meliputi Rokan Hulu, Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan, dan Indragiri Hulu.
Fokus penanganan di wilayah-wilayah ini diharapkan dapat mencegah kerugian besar dan melindungi keselamatan warga.
Edy Afrizal menjelaskan bahwa surat peringatan dini ini merupakan upaya proaktif pemerintah provinsi untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh stakeholder.
Tujuannya agar setiap bencana yang terjadi dapat ditangani dengan cepat dan tepat, serta mencegah dampak yang lebih parah.
