SuaraRiau.id - Bus rapid transit (BRT) dengan jalur khusus akan hadir di Kota Pekanbaru. Kehadiran transporasi massal ini merupakan program Kementerian Perhubungan bermitra dengan Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Pekanbaru menjadi salah satu kota percontohan pengembangan BRT, selain Makassar, Batam, Bandung, Semarang dan Surabaya.
Keenam kota tersebut menjadi pilot project program sustainable urban transport programme Indonesian (Sutrinama) dan Indonesian Bus rapid transit corridor development project (Indobus).
Perwakilan GIZ, Maulana menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan studi kelayakan di Kota Pekanbaru sejak tahun 2020 lalu.
GIZ juga sudah melakukan kajian dampak sosial, penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas pemangku kepentingan sebagai persiapan implementasi peningkatan angkutan massal di Kota Pekanbaru.
"Pada tahun 2019 lalu, setelah ada penandatanganan MoU antara Kemenhub, Pemkot Pekanbaru dan Pemprov Riau. Kita berikan bantuan teknis untuk studi kelayakan tentang angkutan massal di Pekanbaru. Kami ingin lihat lebih detail dari persiapan kelembagaan, regulasi, biaya investasi dan kapasitas pemangku kebijakannya," ujarnya usai FGD bersama lembaga non pemerintah, Jumat (19/1/2024).
Maulana menyebut jika GIZ juga memfasilitasi bantuan teknis berupa pendampingan terhadap perumusan peraturan daerah (perda) angkutan umum di Pekanbaru.
Pekanbaru menjadi kota pertama yang menerbitkan perda angkutan massal di Indonesia.
"Tentu ini menjadi momentum positif dan salah satu komitmen Pemkot untuk meningkatkan pelayanan transportasi massal yang lebih tepat guna di Pekanbaru," kata dia.
Dalam FGD itu, GIZ memfasilitasi untuk menjaring opini dan masukan dari lembaga pemerintah dan non pemerintah. Lembaga non perintah yang hadir dalam diskusi tersebut dari kalangan akademisi, organda Pekanbaru, Apindo Riau, MTI wilayah Riau dan rekan-rekan media.
Maulana menuturkan untuk realisasi pembangunan BRT lajur khusus tersebut masih perlu kajian lebih lanjut. Namun Pekanbaru sendiri masuk dalam kawasan prioritas renstra Kementerian Perhubungan. (Antara)
