SuaraRiau.id - Asosiasi Desa Sawit tingkat nasional resmi dibentuk oleh sekitar 16.800 desa yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Pembentukan Asosiasi Desa Sawit ini difasilitasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi di Jakarta sejak sebulan yang lalu.
"Asosiasi Desa Sawit ini dibentuk secara nasional membidangi semua urusan yang bentuknya dalam bidang sawit," ujar Wakil Ketua I Asosiasi Desa Sawit Pujianto, Senin (11/12/2023).
Pujianto merupakan Kades Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Mukomuko. Kades ini mewakili Bengkulu sebagai pengurus Asosiasi Desa Sawit tingkat nasional.
Menurutnya pelantikan pengurus Asosiasi Sawit Desa, kemungkinan dilaksanakan pada 20-25 Desember 2023 di Kantor Kemendes.
Setelah ini, katanya, pembentukan Korwil dan Korcam dan pengurus Asosiasi Desa Sawit di seluruh desa di Indonesia.
Ia mengatakan, asosiasi ini memprogramkan mulai dari harga sawit dikompakkan dan disetarakan harga eceran tertinggi (HET) sawit seluruh Indonesia.
"Selama ini kita tidak tahu harga HET tandan buah segar kelapa sawit di tingkat nasional berapa dan di daerah berapa. Harganya berbeda-beda," ujarnya.
Kemudian, katanya, mulai dari pabrik CPO sudah ada dua hingga tiga orang cukongnya. Kalau satu orang wajar dari SP, belum lagi masuk ke RAM toke di desa.
Ia mengatakan, kalau ada pabrik CPO mini di setiap kecamatan, maka buah sawit dari masyarakat langsung diambil, disiapkan unitnya dijemput makanya harganya bisa tinggi, sehingga masyarakat tidak terima harga sawit terlalu rendah.
Untuk itu, katanya, asosiasi ini memprogramkan pembuatan pabrik CPO mini atau minimal satu kecamatan satu pabrik CPO mini biar harga sawit kita tetap melambung.
"Setelah ini kita tidak lagi berpedoman dengan harga sawit orang asing lagi," tegas Pujianto. (Antara)
