Andi Putra Diperiksa KPK, Dalami Dugaan Suap Pengurusan HGU di Kuansing

Andi Putra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir.

Eko Faizin
Senin, 28 November 2022 | 06:19 WIB
Andi Putra Diperiksa KPK, Dalami Dugaan Suap Pengurusan HGU di Kuansing
Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

SuaraRiau.id - Mantan Bupati Kuansing Andi Putra diperiksa KPK untuk mendalami dugaan aliran uang dalam pengurusan hak guna usaha (HGU) di Kuansing.

Andi Putra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir (MS) dan kawan-kawan di Lapas Pekanbaru, Jumat (26/11/2022).

"Saksi bersedia memberikan keterangan dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan aliran uang dalam proses pengurusan HGU di Kabupaten Kuansing," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikutip dari Antara, Jumat (26/11/2022).

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga mengharapkan peran serta masyarakat untuk dapat menyampaikan berbagai informasi yang memiliki keterkaitan dengan kasus, khususnya dalam pelayanan dan pengurusan di Kanwil BPN Riau saat tersangka MS masih aktif menjabat.

"KPK juga mengingatkan berbagai pihak yang dipanggil patut untuk kooperatif hadir, khususnya para perusahaan yang mengurus izin HGU dan menyampaikan dengan jujur serta terbuka di hadapan tim penyidik," ucap Ali.

KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus itu, sebagai penerima ialah MS. Sedangkan, pemberi suap, yaitu pihak swasta/pemegang saham PT Adimulia Agrolestari (AA) Frank Wijaya (FW) dan General Manager PT AA Sudarso (SDR).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa FW sebagai pemegang saham PT AA memerintahkan dan menugaskan SDR untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan sertifikat HGU PT AA yang segera akan berakhir masa berlakunya pada 2024.

Selanjutnya, SDR menghubungi dan bertemu beberapa kali dengan MS yang membahas perpanjangan HGU PT AA.

Pada Agustus 2021, SDR menyiapkan seluruh dokumen administrasi untuk pengurusan HGU PT AA seluas 3.300 hektare di Kabupaten Kuansing yang salah satunya ditujukan juga ke Kanwil BPN Provinsi Riau.

SDR kemudian menemui MS di rumah dinas jabatannya dan dalam pertemuan tersebut kemudian diduga ada permintaan uang oleh MS sekitar Rp3,5 miliar dalam bentuk dolar Singapura dengan pembagian 40 persen-60 persen sebagai uang muka dan MS menjanjikan segera mempercepat proses pengurusan HGU PT AA.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini