SuaraRiau.id - Hotman Paris Hutapea kerap menjadi sorotan terkait tindakannya yang dinilai membantu menyampaikan keresahan masyarakat Indonesia.
Hotman Paris kini ini meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) agar segera membuat peraturan melarang perusahaan atau pemilik usaha yang tahan ijazah asli dari pegawainya.
Pengacara ternama tersebut menyampaikan pernyataan soal ijazah ditahan perusahaan melalui video di akun Instagram @hotmanparisofficial pada Rabu 7 September 2022.
Hotman Paris dalam video itu, meminta Menaker untuk membuat peraturan yang melarang pemilik usaha atau perusahaan menahan ijazah pegawainya.
"Halo Menteri Tenaga Kerja, mohon segera keluarkan peraturan, yang melarang majikan atau perusahaan menahan ijazah dari pegawainya," ucapnya dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com.
Ijazah tersebut akan ditahan oleh perusahaan jika pegawainya keluar dari waktu yang ditentukan atau melakukan pelanggaran.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak manusiawi karena pegawai tersebut hanya ingin mencari nafkah demi menghidupi kebutuhannya ditambah gaji mereka hanya sekitar UMR.
Hotman meminta agar Menteri Ketenagakerjaan segera mengeluarkan peraturan pelarangan tersebut.
Peristiwa penahanan ijazah ini sudah banyak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hotman meminta Menteri Ketenagakerjaan agar bisa bekerja dengan benar.
"Kenapa Menteri Tenaga Kerja diam saja? Ayo dong kerja yang benar," ucap Hotman.
Tak hanya Menteri Ketenagakerjaan, Hotman meminta pimpinan Polri untuk mencarikan pasal yang sesuai dengan tindakan ini agar perusahaan yang melakukan bisa ditindak pidana.
Hotman menyesalkan tentang sulitnya mendapatkan keadilan di Indonesia. Hotman mengatakan rakyat bahkan sudah mengais-ngais keadilan bukan mencari keadilan.
Sontak video tersebut mendapat berbagai tanggapan dari netizen. Netizen membenarkan fenomena tersebut memang benar terjadi di Indonesia.
"Betul pak, masalah ini sudah lama sebenarnya. Pemerintah sudah tahu tapi pura-pura budeg," tulis akun @azi***.
"Kalau ijazahnya gak mau ditahan, gak bisa kerja di perusahaan itu. Kebanyakan perusahaan seperti itu," tulis akun @pr***.
"Betul banget kalau di luar negeri kalau majikan atau boss pegang data pegawainya bisa disanksi/ dipenjara lo," tulis akun @4_ke***.
"Ada juga yang minta jaminan BPKB gimana, Bang?" tulis akun @am***.
