Sementara itu, Ketua BPPH Pemuda Pancasila Riau Taufik menjelaskan, gugatan yang diajukan adalah perdata karena ada unsur perbuatan melawan hukum.
Perbuatan melawan hukum ini terkait sejumlah aturan proses lelang yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian ada dugaan permainan mata antara sejumlah pihak dengan oknum petinggi di Pertamina.
"Karena ini merugikan perusahaan lokal dalam proses tender," tegas Taufik.
Saat mengkonfirmasi perihal gugatan ini ke Humas PT PHR, mereka mengaku belum mengetahui hal ini.
"Nanti kami kabari jika sudah ada perkembangannya," tutup Rinta.
