SuaraRiau.id - Larangan pemerintah terkait ekspor CPO ternyata berdampak buruk terhadap penghasilan para petani kelapa sawit, tak terkecuali di Riau.
Terkait itu, Gubernur Riau Syamsuar mengadakan rapat bersama para stakeholder di antaranya Pemkab, Forkopimda, petani, asosiasi dan perwakilan pengusaha kelapa sawit.
Gubernur Syamsuar mengatakan bahwa agenda itu dalam rangka untuk mendengar aspirasi, baik dari aspirasi petani berbagai asosiasi, maupun asosiasi pengusaha perkebunan kelapa sawit termasuk perusahaan kelapa sawit (PKS).
Syamsuar menerangkan, dalam pertemuan ini juga dibahas tidak adanya kepastian berkaitan dengan pembeli CPO yang sudah mulai menumpuk di PKS ini.
Sehingga para petani sulit menjual CPO yang terkumpul. Akibatnya jika selalu ditimbun maka tangki timbun perusahaan dikhawatirkan bisa penuh.
"Itu yang barangkali problemnya, kemudian tadi masih ada petani swadaya belum memiliki kelembagaan belum juga mengadakan kemitraan dengan para pemilik PKS," ujarnya, Selasa (17/5/2022).
Syamsuar mengungkapkan bahwa berkaitan dengan banyaknya para petani swadaya yang belum menjalin kemitraan dengan PKS, maka ia meminta bupati dan wali kota untuk membantu para petani membangun kemitraan tersebut.
Menurutnya, para petani swadaya yang tidak menjalin kerjasama dengan PKS lah yang banyak terdampak dengan turunnya harga TBS saat ini, karena harga ditentukan oleh pedagang pengumpul atau peron.
"Mereka (bupati/wali kota) sudah siap dan mereka mau memfasilitasi kemitraan antara PKS dengan petani swadaya. Sebab petani swadaya yang berat saat ini, tapi petani yang bermitra yang mereka sudah ada mitranya persoalannya tidak begitu berat, walaupun ada turun (harga TBS) tapi tidak begitu berat," terang Syamsuar.
"Karena itulah kami sarankan, kami minta bupati/wali kota agar bantu petani kita ini agar terjalin kemitraan dengan pemilik PKS," imbuhnya.
- 1
- 2
