alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Tanggapi soal Hukuman Mati, Komnas HAM Sebut Indonesia akan Jadi Sorotan Dunia

Eko Faizin Kamis, 13 Januari 2022 | 19:18 WIB

Tanggapi soal Hukuman Mati, Komnas HAM Sebut Indonesia akan Jadi Sorotan Dunia
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara. [Dok.Antara]

Beka mengungkapkan hal itu terkait kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan oleh Herry Wirawan terhadap 13 santri di Bandung, Jawa Barat.

SuaraRiau.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) mengingatkan pemerintah Indonesia terutama lembaga penegak hukum agar hati-hati dalam menerapkan kebijakan hukuman mati.

Menurut anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, penerapan tersebut berdampak Indonesia akan menjadi sorotan dunia internasional.

"Bisa saja disorot PBB atau dunia internasional karena Indonesia masuk ke dalam negara yang masih menerapkan hukuman mati," jelas Beka dikutip dari Antara, Kamis (13/1/2022).

Kata dia, meskipun saat ini penerapan hukuman mati sedang dimoratorium atau ditangguhkan, namun pemerintah harusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian jika sudah mengarah pada penerapan hukuman mati.

Beka mengungkapkan hal itu terkait kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan oleh Herry Wirawan terhadap 13 santri di Bandung, Jawa Barat.

Kebanyakan korbannya adalah perempuan remaja dan anak-anak, yang bahkan di antara mereka ada yang sampai hamil dan melahirkan.

Diketahui, Wirawan yang merupakan pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren di Bandung dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum.

Beka menjelaskan, sebagian besar negara di dunia telah menghapuskan pidana hukuman mati atau paling tidak menunda kebijakan itu.

Pada satu sisi, Komnas HAM juga mengingatkan Indonesia telah meratifikasi konvensi antipenyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh PBB.

"Artinya, ratifikasi ini juga harus menjadi pertimbangan dari semua aparat penegak hukum, pejabat dan pembuat kebijakan," ujar Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM itu.

Terkait tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum terhadap Wirawan, Komnas HAM menegaskan mereka tetap menghormati proses hukum. Selain itu, lembaga itu juga tidak bisa melakukan intervensi atas kebijakan yang diambil.

Akan tetapi, Komnas HAM tetap bersuara sesuai ranah lembaga termasuk memberikan sejumlah pertimbangan misalnya mengenai pembahasan RUU KUHP yang sedang dibahas dengan harapan nanti secara lambat laun pidana hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok bagi pelaku kejahatan. (Antara)

Komentar

Berita Terkait