Terhadap tokoh masyarakat dan juga tokoh politik yang belum bisa menerima kebijakan ini, dia tetap membuka diri.
Dirinya siap menerima masukan dan saran demi kemajuan daerah kedepannya.
"Kita siap menerima masukan dan saran dari para sesepuh, cerdik pandai, tokoh masyarakat dan juga tokoh politik. Perhatian mereka sangat kita hargai. Itu membuktikan mereka mencintai Meranti dan berharap kampung kita semakin maju," kata Adil.
Kebijakan tersebut dianggapnya seakan membuat ribuan warga Meranti kehilangan pekerjaan. Namun Adil mengingatkan, setelah melalui seleksi teknis nantinya mereka yang lulus akan bisa kembali bekerja.
Hal itu juga, kata Adil, merupakan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Dengan begitu, anggaran sekitar Rp 70 miliar setiap tahun untuk pegawai honor dapat dialihkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi rakyat.
"Nantinya kita bisa memberi bantuan lebih banyak untuk permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat. Bisa di sektor perikanan atau perkebunan dan juga industri kreatif rumahan," ujarnya.
Selain itu, disebutkan Adil, anggaran untuk perbaikan infrastruktur dan sarana pendidikan juga bisa bertambah. Dengan demikian, pembangunan jalan dan jembatan serta sekolah bisa lebih ditingkatkan.
