facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Partai Demokrat Tegur Pemerintah: Pandemi Bukan Ladang Bisnis

Eliza Gusmeri Sabtu, 01 Januari 2022 | 12:27 WIB

Partai Demokrat Tegur Pemerintah: Pandemi Bukan Ladang Bisnis
Ilustrasi Covid-19. [Xinhua via DW]

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra, mengatakan pemerintah harus serius menangangi covid-19 terutama varian Omicron.

SuaraRiau.id - Partai Demokrat meminta pemerintah untuk fokus membantu rakyat di tengah pandemi Covid-19 dan jangan dijadikan ladang bisnis. Hal itu menjadi catatan yang dikeluarkan partai tersebut untuk tahun 2022.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra, mengatakan pemerintah harus serius menangangi covid-19 terutama varian Omicron.

"Tolong jangan pernah jadikan pandemi ini ajang bisnis. Dari dugaan bisnis rapid test, antigen, PCR, sampai kemudian sekarang karantina di hotel berbintang. Nyawa rakyat ini, jangan sampai godaan rupiah atau dolar membuat pemerintah hilang fokus," tuturnya.

"Para pejabat terkait sebaiknya menjauh dari pengadaan peralatan maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan seputar pandemi. Akan timbul ketidakpercayaan publik yang tinggi atas setiap kebijakan yang diambil, karena ada satu dua pejabat publik yang tersangkut kasus bisnis di seputar pandemi," sambungnya.

Baca Juga: Promo Baloi Apartement Batam, Cicilan tanpa DP hingga Free UWTO

Herzaky berharap di 2022 pemerintah fokus pada upaya di bidang kesehatan.

"Jika rakyat sehat, lebih mudah untuk memulihkan ekonomi. Jangan kemudian membuat kebijakan serba tanggung. Bingung fokus ke kesehatan atau ekonomi, ujung-ujungnya dua-duanya berantakan dan mengalami perlambatan," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (31/12/2021).

Herzaky juga berharap agar kritikan terkait kebijakan yang diambil bisa dapat terbuka didengarkan.

Tak hanya pemerintah semua elemen di luar pemerintah juga diharapkan hal yang sama mau terbuka mendengar kritik.

"Seharusnya dampak Pandemi ini bisa kita lebih minimalisir, jika Pemerintah sejak awal terbuka dengan masukan dari akademisi, kalangan masyarakat sipil, dan partai politik yang berada di luar pemerintahan. Jangan kemudian ketika situasi memburuk dan mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak, baru Pemerintah mau mendengarkan," tuturnya.

Baca Juga: Hujan di Batam Awet, Sejumlah Jalan dan Perumahan Banjir

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait