Memastikan hak bagi perempuan dan anak perempuan telah menjadi salah satu masalah paling sensitif yang dihadapi Taliban sejak mereka merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus.
Badan-badan internasional menuntut bukti bahwa hak-hak tersebut dihormati sebelum diskusi apapun tentang pengakuan formal pemerintah baru Afghanistan.
Pada September, gerakan Islam garis keras itu mendapat kecaman global ketika mengizinkan anak laki-laki untuk kembali ke sekolah tetapi menyuruh anak perempuan yang lebih tua untuk tinggal di rumah sampai kondisi mengizinkan mereka kembali.
Di beberapa wilayah utara, anak perempuan telah melanjutkan pendidikan mereka, tetapi yang lain dipaksa untuk belajar secara sembunyi-sembunyi.
Sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Rusia masih bersikap skeptis dan menuntut Taliban mewujudkan janji mereka dalam tindakan.
"Ulama kami sedang mengerjakannya, dan segera insya Allah, kami akan mengumumkannya kepada dunia," jelas Hashimi.
Diketahui, larangan efektif untuk pendidikan anak perempuan selain sekolah dasar mengingatkan akan aturan pemerintah Taliban saat berkuasa tahun 1996-2001, ketika sebagian besar perempuan tidak diperbolehkan bekerja dan anak perempuan tidak diizinkan pergi ke sekolah. (Antara)
