SuaraRiau.id - Kelompok Taliban berhasil menguasai Afghanistan beberapa bulan yang lalu. Pemerintah Taliban pun mulai berjalan dengan berbagai kebijakan.
Salah satunya terkait hak anak perempuan dalam bersekolah. Taliban mengatakan akan segera mengumumkan kabar baik tentang kembalinya anak-anak perempuan ke sekolah.
Meski begitu, pemerintah Taliban mendesak masyarakat internasional untuk mendanai proses tersebut karena sebagian besar bantuan eksternal telah dihentikan.
"Insya Allah kami akan memiliki pengumuman yang baik untuk seluruh negeri, seluruh bangsa," kata Waheedullah Hashimi, penjabat direktur program dan bantuan eksternal di kementerian pendidikan disitat dari Antara.
Mengutip Reuters, Hashimi mengatakan Taliban berkomitmen untuk mendidik anak perempuan dan sedang mencari cara untuk mengembalikan mereka ke sekolah.
Dia mengatakan tidak ada guru perempuan yang diberhentikan dan itu adalah pesan positif kepada dunia bahwa Taliban sedang mengerjakan sebuah mekanisme.
"Kami tidak berupaya menghapus mereka dari sekolah dan universitas kami," ujar dia.
Namun, Hashimi juga mengatakan bahwa pendidikan, seperti bidang pemerintahan lainnya, telah terpukul keras oleh penghentian dana dukungan asing setelah runtuhnya pemerintah yang didukung Barat pada Agustus.
Dia meminta pemberian bantuan dipulihkan.
"Jika mereka benar-benar ingin melihat anak perempuan di sekolah, mereka harus membantu kami sekarang," kata Hashimi.
Sementara pengeluaran pendidikan telah meningkat perlahan di bawah pemerintahan terakhir Afghanistan, sebuah laporan UNESCO mengatakan bahwa bantuan eksternal mewakili hampir setengah dari anggaran pendidikan pada tahun 2020.
Selain masalah pendidikan anak perempuan, Hashimi mengatakan kementerian sedang mengerjakan kurikulum baru untuk sekolah agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, budaya lokal, dan standar internasional.
"Perubahan akan sesuai dengan standar internasional dalam fisika dan kimia dan biologi dan semua mata pelajaran sains ini," kata Hashimi, yang menambahkan bahwa belum ada perubahan pada kurikulum hingga saat ini.
Namun, dia memperingatkan bahwa sistem itu akan dibentuk dengan cara yang dapat disetujui oleh para pemimpin dan cendekiawan Taliban, dan tidak didasarkan pada tekanan internasional.
"Kami ingin mendidik, dan kami akan mendidik, perempuan dan laki-laki kami serta anak laki-laki dan perempuan," kata Hashimi.
Memastikan hak bagi perempuan dan anak perempuan telah menjadi salah satu masalah paling sensitif yang dihadapi Taliban sejak mereka merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus.
Badan-badan internasional menuntut bukti bahwa hak-hak tersebut dihormati sebelum diskusi apapun tentang pengakuan formal pemerintah baru Afghanistan.
Pada September, gerakan Islam garis keras itu mendapat kecaman global ketika mengizinkan anak laki-laki untuk kembali ke sekolah tetapi menyuruh anak perempuan yang lebih tua untuk tinggal di rumah sampai kondisi mengizinkan mereka kembali.
Di beberapa wilayah utara, anak perempuan telah melanjutkan pendidikan mereka, tetapi yang lain dipaksa untuk belajar secara sembunyi-sembunyi.
Sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Rusia masih bersikap skeptis dan menuntut Taliban mewujudkan janji mereka dalam tindakan.
"Ulama kami sedang mengerjakannya, dan segera insya Allah, kami akan mengumumkannya kepada dunia," jelas Hashimi.
Diketahui, larangan efektif untuk pendidikan anak perempuan selain sekolah dasar mengingatkan akan aturan pemerintah Taliban saat berkuasa tahun 1996-2001, ketika sebagian besar perempuan tidak diperbolehkan bekerja dan anak perempuan tidak diizinkan pergi ke sekolah. (Antara)
