facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Polri Beri Kesempatan Sama untuk 57 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Eko Faizin Kamis, 30 September 2021 | 15:26 WIB

Polri Beri Kesempatan Sama untuk 57 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK
Aparat polisi berjaga di gedung KPK, Rabu (2/6/2021). [Suara.com/Arga]

Kapolri telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait perekrutan pegawai KPK yang tidak lulus TWK sebagai ASN Polri.

SuaraRiau.id - Polri memberikan kesempatan kepada 57 pegawai nonaktif KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi anggota ASN Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan bahwa untuk merekrut pegawai KPK yang tidak lulus TWK seperti yang disampaikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berlaku untuk semuanya.

"Semua mendapat kesempatan yang sama," kata Argo dikutip dari Antara, Kamis (39/9/2021).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada Selasa (28/9/2021), menyampaikan niatnya untuk merekrut pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lulus TWK yang saat itu berjumlah 56 orang.

Namun pada Rabu (29/9/2021), jumlah pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lulus TWK bertambah satu orang sehingga totalnya menjadi 57 orang.

Kapolri telah bersurat kepada Presiden Jokowi terkait perekrutan pegawai KPK yang tak lolos TWK sebagai ASN Polri guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas yang diembannya, khususnya di Bareskrim Polri bidang tindak pidana korupsi.

Kebutuhan ini didasari pada bertambahnya tugas-tugas Polri dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid-19, program pemulihan ekonomi nasional, dan kebijakan-kebijakan strategis yang lain.

Niat Kapolri tersebut mendapat tanggapan dari Presiden Jokowi yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara secara tertulis yang pada pokoknya menyetujui perekrutan tersebut.

Dalam surat tersebut, Polri diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Argo mengatakan saat ini rencana baik tersebut masih dalam proses koordinasi dengan sejumlah pihak terkait di antaranya Menpan RB, BKN, dan SDM Polri.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar

Berita Terkait