SuaraRiau.id - Beredar isu yang menyebut bahwa KSAD Jenderal Andika Perkasa bakal menjadi Panglima TNI yang baru. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, mengkritik isu tersebut.
Connie menyatakan bahwa betapa konstelasi pemilihan Panglima TNI begitu kental nuansa politiknya. Sangat berbeda dengan kondisi di 1998, di mana Panglima TNI dibentuk untuk bekerja profesional, bukan ikut berpolitik.
“Sistem yang ada saat ini seolah ditaik-tarik ke politik, baik akademisi, anggota dewan, yang masing-masing memplot nama,” kata dia dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Senin (6/9/2021).
Connie juga menyayangkan bagaimana ada seorang anggota dewan yang terlihat mengendorse nama Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
Anggota dewan tersebut yakni politisi PDIP Effendi Muara Sakti Simbolon.
Anggota Komisi I itu sebelumnya juga menyebut Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Dudung Abdurachman akan menjadi KSAD menggantikan Andika.
Lebih lanjut, kata Connie, pemilihan Panglima TNI adalah hak perograsif presiden, yang tidak perlu terus diombang-ambingkan.
“Panglima TNI diangkat berdasarkan kepentingan organisasi TNI, kalau sudah berdasarkan itu, tidak ada lagi yang boleh gerakan-gerakan senyap atau tidak senyap yang membuat sistem yang sudah hebat yang sudah canggih menjadi tidak hebat,” ujar dia.
Connie menilai bahwa semua kementerian dan lembaga negara sudah sangat dipolitisasi.
“TNI tidak boleh, karena pekerjaan rumahnya masih banyak sekali. Terutama dampak geopolitik kawasan,” kata dia.
- 1
- 2
