Pertama, pemerintah minim dalam menuntaskan tunggakan legislasi yang mendukung penguatan pemberantasan korupsi. Mulai dari rancangan undang-undang perampasan aset, rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal, hingga revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terbengkalai begitu saja.
"Tidak hanya itu, Revisi Undang-Undang KPK yang dianggap pemerintah akan memperkuat lembaga antirasuah juga terbukti semakin mendegradasi performa KPK," ujar Kurnia
Kedua, pemerintah abai dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Padahal secara hierarki administrasi, presiden menjadi atasan dari seluruh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK.
"Namun, sayangnya, presiden seringkali absen dalam merespon sejumlah permasalahan yang terjadi. Misalnya, penanganan perkara yang penuh dengan konflik kepentingan di Kejaksaan Agung, menurunnya kinerja penindakan perkara korupsi di kepolisian, dan serangkaian kontroversi kebijakan komisioner KPK," ujar Kurnia
Baca Juga:ICW Soroti Pidato Kenegaraan Jokowi yang Tak Sekalipun Singgung Pemberantasan Korupsi
Ketiga, pemerintah gagal dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Fenomena tersebut terlihat jelas dalam isu rangkap jabatan yang makin marak terjadi belakangan waktu terakhir.
Jika merujuk pada data Ombudsman RI di tahun 2019, ada 397 Komisaris BUMN yang terindikasi rangkap jabatan. Padahal, UU Pelayanan Publik secara jelas telah melarang praktik tersebut.
"Hal ini diperparah dengan pengangkatan mantan terpidana kasus korupsi pada jajaran komisaris anak perusahaan BUMN yaitu, Emir Moeis," kata Kurnia
Terakhir, pemerintah dianggap gagal dalam mengelola penanganan dan pemulihan Pandemi Covid-19. Kemudian, sempat terjadi wacana akan adanya vaksin berbayar. Selanjutnya, persoalan konflik kepentingan pejabat publik terkait obat Ivermectin, dan terakhir menyangkut kebijakan penetapan tarif pemeriksaan PCR yang sepatutnya ditinjau ulang termasuk aksesnya bagi masyarakat dengan kelas ekonomi lemah.
"Meskipun mulai ada perbaikan kondisi seperti penurunan bed occupancy ratio (BOR) pada fasilitas kesehatan, tetapi Indonesia pernah mencatat angka kematian harian tertinggi di dunia akibat Covid-19, yang mencapai 1.449 kasus pada 22 Juli 2021," katanya.
Baca Juga:Dugaan Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan, Kadis Kebudayaan Denpasar Dicecar 62 Pertanyaan
