Mereka, sambung dia, juga diharapkan tidak merendahkan warga negaranya sendiri.
Padahal saat ini di dalam Undang-undang ASN sudah tertera, dan cukup cetail menjelaskan kalau soal sanksi-sanski bagi ASN yang dianggap tak bisa kerja.
Sebut saja dari sanksi peringatan, lisan, tertulis, penundaan kepangkatan. Dan bukan langsung diancam untuk dibuang ke daerah-daerah kurang maju.
Justru sebaliknya, Risma seharusnya bisa kirim putra-putri terbaiknya ke Papua atau daerah tertinggal lain agar akselerasinya lebih cepat dan lebih setara dengan daerah lain.
Sebelumnya, Mensos Risma nampak marah-marah ke sejumlah ASN Kemensos tidak ikut membantu memasak di dapur umum yang dibuat institusinya, saat berkunjung ke Balai Wyataguna Bandung pada Selasa (13/7/2021).
Bahkan, Risma mendapati dapur umum yang didirikan Kemensos itu hanya dikerjakan petugas dari Tagana dan petugas lainnya.
Sementara dia menilai ASN lainnya di lingkungan Kementerian Sosial hanya bekerja di dalam kantornya masing-masing.
"Jadi jangan pisah-pisahkan, kalau aku bikin (dapur umum) di sini berarti itu Kementerian Sosial, bukan Ditjen Rehabilitasi Sosial, sehingga tidak ada yang nongol, ini Kementerian Sosial, kok masih dikotak-kotakan kaya gitu," kata Mensos Risma di lokasi.
Ia pun mengeluarkan pernyataan bahwa akan memindahkan bawahannya ke Papua.
"Sekarang saya nggak mau lihat seperti ini, kalau saya lihat lagi, saya pindahkan ke Papua, saya nggak bisa mecat kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua sana teman-teman," kata dia.
