SuaraRiau.id - Isu tentang dana haji dipakai pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur menjadi liar hingga saat ini.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu akhirnya buka suara terkait kabar miring itu.
Anggito Abimanyu membantah dan meluruskan soal dana haji karena sudah menjadi anggapan benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Dia memastikan dana haji aman kok, umat mohon tenang.
Anggito Abimanyu mengatakan dana haji yang disetorkan calon jamaah haji jelas aman.
Memang benar BPKH mengelola dana haji tersebut, dan penggunaan dana itu jelas diawasi ketat dan memang bertujuan untuk kebaikan haji.
“Kami mengelolanya dengan prudent dan profesional. Bisa dilihat di laporan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang juga ada di website kami. Mohon dicek, apakah ada lokasi untuk infrastruktur? Ya, tidak ada,” jelas Anggito dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Senin (7/6/2021).
Tak hanya soal dana haji, ia juga meluruskan kabar dan narasi soal menyatakan pembatalan ibadah haji 2021 ini akibat dari Indonesia masih berutang pada Arab Saudi.
“Apakah ada utang kita kepada pihak ketiga, termask Arab Saudi? Ya tidak ada juga,” kata dia.
Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli menyinggung soal keputusan Pemerintah membatalkan pemberangkatan ibadah haji.
Rizal Ramli nampak mempertanyakan dana haji yang sudah disetor oleh jamaah haji Indonesia.
Berdasarkan unggahan di video viral belakangan ini, terlihat Rizal Ramli tengah berdiskusi bersama Dedi Gumelar dan Gigin Praginanto.
Pada diskusi mereka tersebut, awalnya Dedi Gumelar menyoroti soal Indonesia yang belum masuk dalam daftar negara yang diizinkan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.
Menurutnya, hal itu bukanlah masalah kecil sebab Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim.
Menanggapi hal tersebut, Rizal kemudian menyinggung soal dana haji dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
Rizal menyebut bahwa dana haji yang sudah disetor jamaah ke pemerintah Indonesia ditilap untuk membangun infrastruktur. Demikian pula, menurutnya, dengan dana LPS.
