SuaraRiau.id - Kabar Ustaz Adi Hidayat (UAH) yang dituduh mengambil dana donasi Palestina terus berlanjut. Bahkan sampai-sampai pihak UAH menunjukkan bukti tranferan.
Namun, pakar Hukum Pidana Chudry Sitompul menilai, seharusnya bukan UAH yang menunjukkan bukti transfer tersebut, tapi sebaliknya justru yang harus membuktikan ialah para penuduh UAH.
Chudry mengatakan, prinsip dasar dalam sebuah peristiwa hukum pidana, harus terdapat seseorang yang melanggar hukum pidana dan ada korban yang dirugikan.
“Peristiwa pidana ini pada prinsipnya, ada orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dan kemudian ada korbannya. Di dalam peristiwa ini, siapa pelakunya? Siapa korbannya?,” katanya dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Selasa (1/6/2021).
“Permasalahannya kan dibilang, buktiin dong itu (UAH) tidak melakukan penggelapan dana. Nah di dalam hukum, termasuk hukum pidana, siapa orang yang menuduh, dia wajib yang membuktikan gitu. Jadi bukan orang yang dituduh harus membuktikan,” sambungnya.
Terkait pembuktian atas tuduhan atau dugaan yang dilayangkan, sebenarnya hanya berlaku pada tindak pidana perkara korupsi dalam pasal tertentu.
“Pembalikan pembuktian itu sangat terbatas dan hanya terdapat dalam perkara tertentu. Misalnya perkara korupsi, dalam pasal tertentu si pelaku yang diduga korupsi itu yang berkewajiban bahwa kekayaannya dia itu bukan hasil korupsi. Tapi ini karena tindak pidana umum, jadi termasuk ketentuan umum, siapa yang menuduh, dia yang membuktikan,” jelas dia.
Sementara itu, Ustaz Adi Hidayat menegaskan tak ingin damai terhadap akun-akun pemfitnah yang berpotensi memecah bangsa dengan narasi di media sosial.
Ternyata Ustaz Adi Hidayat tak diam saja atas munculnya akun pemfitnahnya dalam hal donasi Palestina. Operasi siber tim Ustaz Adi Hidayat menemukan hal penting.
Tim Ustaz Adi Hidayat bergerak, beroperasi dan akhirnya menemukan jejak digital akun pemfitnah. Dari temuan itu Ustaz Adi Hidayat bisa membuktikan akun pemfitnah ini di ruang pengadilan nantinya setelah dilaporkan.
- 1
- 2
