SuaraRiau.id - Isu reshuffle menteri kabinet Presiden Joko Widodo kian jadi perbincangan. Salah satu yang menjadi bahan diskusi adanya kabar anggota kabinet berinisial M yang bakal kena reshuffle.
Dalam kabinet Jokowi tersebut, setidaknya ada empat anggota Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi yang berinisial M.
Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Doktor Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai kemungkinan besar M yang dimaksud ialah Moeldoko karena Moeldoko-lah yang paling banyak disorot oleh publik.
"Jika melihat tren yang ada, memang kemungkinan besar Moeldoko," ujarnya dikutip dari Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Jumat (16/4/2021).
Ia menyebut kecil kemungkinan M yang dimaksud adalah Mahfud Md. Sebab, kata dia, kinerja Mahfud terbilang baik dan mampu merepresentasikan sikap pemerintah.
"Sebab, kinerja Pak Mahfud tergolong yang baik. Mahfud mampu merepresentasikan sikap pemerintah dalam memenangkan berbagai perdebatan kebijakan publik, utamanya terkait sektor polhukam. Jadi tidak ada urgensi untuk mengganti Mahfud," terang Umam.
Kalaupun Mahfud digeser kemungkinan, menurutnya, berasal dari kekuatan oligarki.
"Adapun jika ada yang berusaha mendorong Mahfud digeser, besar kemungkinan itu berasal dari kekuatan oligarki, utamanya terkait keberaniannya untuk mendesak gugatan perdata kasus BLBI (Rp 101 triliun), di saat KPK justru men-SP3-kan tersangka kelas kakap di kasus BLBI," ungkap Umam.
Lebih lanjut, Umam membahas tentang Muhadjir. Menurut Umam, Muhadjir tidak ada yang mencolok dan jauh dari kontroversi.
Selain itu, Muhadjir juga merepresentasikan Muhammadiyah.
Tapi bisa jadi, kata Umam, Muhadjir tergeser ke Kemendikbud-Ristek. Sebab, Muhammadiyah diketahui mengincar posisi Mendikbud dari nama Abdul Mu'ti yang muncul menggantikan Nadiem Makarim.
"Sementara kinerja Pak Muhadjir, meskipun tidak ada yang mencolok, tapi relatif jauh dari kontroversi. Selain itu, Muhadjir Effendi juga representasi Muhammadiyah. Kalaupun Muhadjir tergeser, besar kemungkinan itu terkait harapan Muhammadiyah yang mengincar posisi Mendikbud, di mana nama Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti belakangan mencuat di permukaan," tutur Umam.
Ia pun mengungkapkan bahwa Nadiem Makarim layak diganti karena kerap memunculkan kontroversi.
"Adapun Nadiem, memang layak diganti. Nadiem bukanlah sosok yang paham pendidikan, sehingga muncul sejumlah kontroversi di internal Kemendikbud, mulai penunjukan dirjen mantan kepala sekolah SMA dan kepala dinas Jateng yang disinyalir titipan politikus dari Jawa Tengah; berkuasanya Staf Khusus Mendikbud dalam menentukan arah kebijakan-kebijakan," sebut Umam.
Disampaikan Umam, Kemendikbud membuat kontroversi perihal bantuan hibah Dikti yang melibatkan yayasan milik pengusaha besar.
"Internal Kemendikbud hingga kontroversi bantuan hibah dana Dikti yang diduga melibatkan lembaga yayasan milik pengusaha-pengusaha besar, bukannya memberdayakan yang lemah tapi justru memanjakan yang sudah kuat," tegasnya.
