SuaraRiau.id - Polemik soal Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang digelar di The Hills Hotel dan Resort di Sibolangit, Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat 5 Maret 2021 masih berlanjut.
Diketahui, dalam KLB Demokrat itu menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Selain itu juga mengukuhkan Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembinanya.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pelalawan, Nasri Fiesda mengatakan pelaksanaan KLB Demokrat dengan bijaksana secara organisasi.
Menurut Nasri, hingga kini Demokrat Pelalawan masih mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum, sesuai dengan amanat Kongres tahun 2020 silam.
"Kita tetap solid dan komitmen mengakui AHY sebagai Ketum dan pak SBY sebagai dewan pembina partai. Kita tidak terkait dengan KLB kemarin," papar Nasri Fiesda dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Minggu (7/3/2021).
Pihaknya memastikan tak terlibat dalam KLB Demokrat. Namun, pihaknya mendapat informasi ada satu orang kader Demokrat Pelalawan yang berangkat ke Sibolangit dan mengikuti KLB.
Tetapi perlu diklarifikasi secara mendetil identitas oknum pengurus yang ikut tersebut. Kata dia, hal itu sedang dicari kebenarannya agar bisa diambil tindakan yang lebih baik
Nasri mempersiapkan sanksi bagi kader atau pengurus yang ikut KLB tersebut setelah memastikan oknumnya.
Jika pengurus itu duduk di DPC sanksinya dari DPP, apabila pengurus itu dari PAC Kecamatan sanksi dari DPD Riau, dan jika berasal dari Anak Ranting tentu sanksi dari DPC.
"Sanksi terberat yaitu pemecatan dari keorganisasian dan kartu anggotanya ditarik. Tidak hanya dikeluarkan dari pengurus," tegas dia.
