"Sedangkan selama ini diwajibkan saja masih ada juga siswi yang tidak menutup Aurat, jadi orang yang memisahkan kehidupan agama dengan yang lainnya, dan aturan agama tidak perlu dibuat disekolah adalah Paham Sekuler, dan paham Sekuler bertentangan dengan Fatwa MUI No. 7 Tahun 2005," ujarnya.
Ketum DPW Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (BAKOMUBIN) Riau ini mendukung Sikap MUI Pusat tentang Penolakan SKB ini dan harus direvisi serta mendukung Sikap Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Riau yang juga menolak SKB tersebut.
"Kami meminta kepada Presiden atau Menteri terkait untuk membatalkan SKB tersebut karena telah mendatangkan Kegaduhan dan Perpecahan ditengah-tengah masyarakat dimana kita sedang berusaha mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa ditengah Masa Pandemi yang juga belum berakhir ini," tutupnya.
