SuaraRiau.id - Majelis Kerapatan Adat (MKA) dan Dewan Pimpinan Harian (DPH) seluruh kabupaten/kota yang ada di Riau bertemu Gubernur Riau Syamsuar.
20 perwakilan dari masyarakat adat Melayu Riau itu menemui Syamsuar di kediaman Rumah Dinas Gubernur.
Pertemuan yang digelar di Balai Pelangi ini menindaklanjuti perihal pengelolaan Blok Rokan. Menurut salah satu perwakilan MKA asal Bengkalis sudah lama menanti untuk mendapatkan pengelolaan Blok Rokan.
"99 Tahun kita menanti Blok Rokan ini," kata perwakilan Majelis Kerapatan Adat (MKA) asal Bengkalis, Kamis (18/2/2021), dilansir dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau Datuk Seri H. Al Azhar menyampaikan untuk saling kompak dan kokoh dalam memperjuangkan pengelolaan Blok Rokan untuk kesejahteraan masyarakat adat Melayu Riau.
"Kita perkokoh saja, dan kompak," tegas Datuk Seri H Al Azhar.
Seperti diketahui, pada tanggal 9 Agustus 2021 mendatang kontrak pengelolaan Blok Rokan oleh PT Chevron Indonesia akan habis, dan akan diserahkan ke PT Pertamina.
Jelang beberapa bulan berakhirnya kontrak, berbagai kalangan menganggap perlunya kesiapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau dalam Participating Interest (PI) sebesar 10 persen, serta saham 39 persen saham yang ingin dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMA) LAM Riau.
