SuaraRiau.id - Dalam waktu yang tak lama, Bank Riau Kepri (BRK) bakal berubah dari konvensional menjadi bank syariah. Kabarnya target launching BRK Syariah pada bulan April.
Bank tersebut nantinya akan melewati berbagai macam tahapan dari konvensional menuju BRK Syariah.
Menyinggung masalah saham BRK, berdasarkan laporan tahunan 2019, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri mencatat ada lima Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki saham mayoritas di bank itu.
Melansir Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, pada Laporan Tahunan 2019, lima Pemda pemegang atau pemilik saham terbesar di BRK yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kampar, Meranti dan Indragiri Hilir.
Pada urutan pertama, ada Pemerintah Provinsi Riau memiliki 38,71 persen kepemilikan saham, dengan lembar saham berjumlah 4.191.682, hitungan per lembar saham 100.000, jumlah nilai saham Rp 419.168.200.000.
Di urutan kedua, ada Kabupaten Bengkalis memiliki 11,23 persen kepemilikan saham, dengan lembar saham berjumlah 1.216.062, hitungan per lembar saham 100.000, jumlah nilai saham Rp 121.606.200.000.
Sementara urutan ketiga, ada Kabupaten Kampar memiliki 9,71 persen kepemilikan saham, dengan lembar saham berjumlah 1.051.812, hitungan per lembar saham 100.000, jumlah nilai saham Rp 105.181.200.000.
Kemudian urutan keempat, ada Kabupaten Kepulauan Meranti 5,54 persen kepemilikan saham, dengan lembar saham berjumlah 600.000, hitungan per lembar saham 100.000, jumlah nilai saham Rp 60.000.000.000.
Di urutan kelima, ada Kabupaten Indragiri Hilir 5,31 persen kepemilikan saham, dengan lembar saham berjumlah 574.772, hitungan per lembar saham 100.000, jumlah nilai saham Rp 57.477.200.000.
Berikut ini daftar lima Pemda pemilik saham terbesar BRK, yaitu :
1. Provinsi Riau 38,71 persen
2. Kabupaten Bengkalis 11,23 persen
3. Kabupaten Kampar 9,71 persen
4. Kabupaten Kepulauan Meranti 5,54 persen
5. Kabupaten Indragiri Hilir 5,31 persen
