Eko Faizin
Sabtu, 21 November 2026 | 12:11 WIB
Kawasan industri PT RAPP di Riau. [Dok APRIL]
Baca 10 detik
  • Pemerintah mencabut izin konsesi hutan PT RAPP seluas 338.536 hektare pada 19 November 2026.
  • Satgas PKH memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja bagi karyawan meski izin perusahaan telah dicabut.
  • Pemerintah melibatkan BUMN dan BUMD untuk menjaga keberlanjutan operasional serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, perusahaan menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus menjalin komunikasi dengan otoritas terkait.

"Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," bunyi pernyataan resmi perusahaan.

Sebelumnya, pemerintah mencabut izin PBPH PT RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Keputusan tersebut membuat areal konsesi perusahaan seluas 338.536 hektare kembali berada dalam penguasaan negara.

Pencabutan izin itu menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam penertiban kawasan hutan. Di sisi lain, pemerintah menyatakan akan memastikan keberlanjutan pekerjaan dan aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini terkait dengan operasional perusahaan. (Antara)

Load More