Eko Faizin
Sabtu, 21 November 2026 | 12:11 WIB
Kawasan industri PT RAPP di Riau. [Dok APRIL]
Baca 10 detik
  • Pemerintah mencabut izin konsesi hutan PT RAPP seluas 338.536 hektare pada 19 November 2026.
  • Satgas PKH memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja bagi karyawan meski izin perusahaan telah dicabut.
  • Pemerintah melibatkan BUMN dan BUMD untuk menjaga keberlanjutan operasional serta aktivitas ekonomi masyarakat.

SuaraRiau.id - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan perusahaan.

Pemerintah disebut telah menyiapkan skema untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan meskipun izin pemanfaatan hutan seluas 338.536 hektare telah dicabut.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, pemerintah turut mempertimbangkan nasib pekerja yang selama ini menggantungkan penghidupan pada kegiatan perusahaan.

Satgas PKH ketika memasang plang pencabutan izin atas usaha PT RAPP di Riau. [ANTARA/Annisa Firdausi]

"Tidak akan ada PHK karena pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan bagaimana keberlanjutan operasional, karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan karyawan," katanya, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Barita, keberlanjutan operasional perusahaan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Langkah tersebut disiapkan agar pencabutan izin tidak berdampak pada karyawan maupun masyarakat yang bergantung pada aktivitas perusahaan. Namun, pemerintah tetap akan menjalankan penegakan aturan di sektor kehutanan.

Barita menambahkan, Satgas PKH bersama 12 kementerian dan lembaga akan mengawasi pelaksanaan keputusan pemerintah, termasuk memastikan seluruh tahapan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan.

Meski pemerintah menyiapkan skema keberlanjutan operasional, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan terkait persoalan lingkungan dan hukum.

PT RAPP tetap diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran di areal konsesi.

Dengan demikian, upaya menjaga keberlangsungan pekerjaan dan aktivitas ekonomi masyarakat akan berjalan beriringan dengan penegakan ketentuan di sektor kehutanan.

Sementara itu, PT RAPP menyatakan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan menjadi prioritas utama.

Dalam pernyataan resminya, Tim Corporate Communication PT RAPP menyebut perusahaan bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang menjadi pemasok barang dan jasa.

Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas perusahaan diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Provinsi Riau dan 300.000 pekerjaan di seluruh Indonesia.

Perusahaan menyatakan akan terus menyampaikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya.

PT RAPP juga berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin muncul akibat perkembangan kebijakan tersebut.

Load More