- Satgas PKH mencabut izin PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare di Riau pada 19 November 2026.
- Pencabutan izin terjadi akibat temuan perkebunan sawit, tambang ilegal, dan kerusakan kawasan lindung dalam konsesi.
- Seluruh kegiatan operasional di areal konsesi tersebut dihentikan dan kawasan kembali dikuasai oleh negara.
SuaraRiau.id - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau dengan luas mencapai 338.536 hektare.
Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah Satgas PKH menemukan sejumlah dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di dalam areal konsesi perusahaan.
Temuan itu meliputi perkebunan kelapa sawit, bukaan tambang tanpa izin, hingga kerusakan kawasan lindung.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan keputusan pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
"Pencabutan izin PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026," kata Barita, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, terdapat perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam areal perizinan perusahaan.
Selain itu, ditemukan bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare dan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Barita mengatakan penertiban tersebut juga didasarkan pada temuan dugaan kebakaran lahan gambut berulang dan perambahan kawasan hutan.
Satgas PKH turut menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak terhadap kelestarian habitat gajah sumatera.
"Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah sumatera," lanjutnya.
Seluruh kegiatan di areal konsesi dihentikan
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal PBPH PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.
Meski demikian, perusahaan tetap berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.
Barita menyebut penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kebakaran lahan gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar, termasuk gajah sumatera.
Kegiatan penertiban itu turut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga. Di antaranya Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, serta Kapolda Riau.
Satgas PKH menyatakan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan demi menjaga aset negara serta mengembalikan fungsi kawasan hutan bagi kepentingan masyarakat.
PT RAPP tunggu pemberitahuan resmi pencabutan izin
Sementara itu, PT RAPP menyatakan telah memperoleh informasi mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan perusahaan di Riau melalui pemberitaan media.
Tim Corporate Communication PT RAPP menyampaikan bahwa perusahaan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.
"Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya. Prioritas utama kami saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional kami. PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa," demikian pernyataan resmi perusahaan.
PT RAPP juga menyebutkan bahwa berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas perusahaan diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Perusahaan menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan gangguan yang mungkin timbul akibat keputusan pemerintah.
Dalam pernyataannya, PT RAPP turut memaparkan kontribusinya terhadap perkembangan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
Perusahaan menyebut kawasan yang pada 1993 dihuni sekitar 200 orang itu kini berkembang menjadi ibu kota kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 jiwa.
PT RAPP memperkirakan sekitar 20 persen penduduk tersebut memiliki keterkaitan dengan operasional perusahaan.
Selain itu, perusahaan mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama periode 2016 hingga 2025.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, PT RAPP juga menyatakan telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
Program tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
PT RAPP bersama Grup APRIL juga menyebut produk berbahan serat yang dihasilkan perusahaan dipasarkan ke lebih dari 100 pasar dunia.
Perusahaan menyatakan lebih dari 85 persen produksinya diekspor dan menghasilkan devisa bagi Indonesia.
Di bidang lingkungan, PT RAPP mengklaim melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau. Upaya tersebut disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.
Perusahaan juga menyampaikan bahwa sejak 2014 Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa.
Program tersebut diklaim membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90 persen.
"Kami tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan," tutup pernyataan PT RAPP. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Bermula Temuan Jejak Kaki, Polisi Amankan 30 Imigran di Hutan Bakau Dumai
-
PLTA Koto Panjang Buka 2 Pintu Spillway Hari Ini, Tinggi Air Diprediksi Naik
-
Izin PT RAPP Dicabut, Bagaimana Nasib 41 Ribu Pekerjanya?
-
Pemerintah Cabut Izin Konsesi PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare di Riau
-
Jembatan Siak III Pekanbaru Ditutup 30 Hari, Lalu Lintas Dialihkan ke Siak I