Akun TikTok Dipolisikan, Tuduh SF Hariyanto Komentari Eks Kapolri Sadap Presiden

SuaraRiau.id - Pemprov Riau melalui Biro Hukum Setda Riau resmi mengadukan penyebaran informasi yang diduga hoaks di media sosial TikTok. Konten tersebut dinilai mencatut nama Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Kepala Biro Hukum Setda Riau, Yan Dharmadi, mengatakan laporan tersebut dilayangkan setelah pihaknya menemukan sejumlah konten TikTok yang memuat informasi dan pernyataan seolah-olah berasal dari SF Hariyanto.

"Beberapa hari belakangan ada upaya-upaya memecah belah dan berpotensi mengganggu ketertiban di tengah masyarakat. Hal ini juga berkaitan wibawa pimpinan. Representasi Bapak Plt Gubernur sebagai Kepala Daerah dari Pemprov Riau. Kami sudah laporkan pagi ini," katanya, Jumat (6/11/2026).

Pengaduan itu disampaikan kepada Polda Riau melalui surat resmi Setda Riau Nomor 773/100.3/Hk-Bantuan/2026 tertanggal 6 November 2026.

Menurut Yan, penyebaran konten tersebut dikhawatirkan memicu kesalahpahaman, mengganggu hubungan antarlembaga, hingga memengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam surat pengaduan tersebut, Pemprov Riau mencantumkan empat konten yang dinilai memuat informasi tidak benar.

Konten-konten itu disebarkan melalui sebuah akun TikTok dengan tautan yang identitasnya ditulis sebagian sebagai B**mer*ng.

Empat konten yang diadukan masing-masing berjudul:

"Perang dingin SF Hariyanto dengan Kapolda Riau".

"SF Hariyanto tidak percaya Listyo Sigit Prabowo Eks Kapolri menyadap Presiden: Saya kenal dia orang baik".

"SF Hariyanto klarifikasi pernyataan soal Listyo Sigit, 'Saya hanya belum percaya bukan membela'".

"SF Hariyanto Terbitkan Surat Tolak Intervensi Proyek Larangan Titip Paket dari APH".

Yan menegaskan, SF Hariyanto tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti yang dimuat dalam konten tersebut.

Ia juga menyebut Plt Gubernur Riau tidak pernah dimintai konfirmasi oleh pihak yang menyebarkan pemberitaan itu.

"Ditambah lagi pertanyaan yang dimuat tersebut merupakan tuduhan ataupun fitnah, karena Bapak Plt Gubernur sama sekali tidak ada dihubungi ataupun memberi klarifikasi seperti yang diberitakan. Pemberitaan tersebut berpotensi memecah belah antarinstansi serta mengganggu kondusivitas di tengah masyarakat. Pemberitaan dimaksud merupakan berita fitnah dan tidak berdasar," ungkapnya.