BBPOM Waspadai Kosmetik Ilegal Masuk Lewat Jalur Perairan Meranti

SuaraRiau.id - Kepulauan Meranti menjadi sorotan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) lantaran memiliki kawasan perairan yang berpotensi menjadi jalur masuk produk tanpa izin edar.

BBPOM Pekanbaru mengambil langkah preventif dengan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat, makanan, dan kosmetik ilegal.

"Upaya tersebut diharapkan dapat menekan peredaran produk yang tidak memiliki izin edar dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat," kata Kepala BBPOM Pekanbaru Sofiyani Chandrawati Anwar, Jumat (9/10/2026).

Dia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin.

Sofiyani menyampaikan hal tersebut untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Menurutnya, pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan serta keterlibatan pemerintah daerah.

BBPOM pun mendorong Pemkab Meranti bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan pengawasan, terutama di titik-titik yang dinilai rawan menjadi jalur masuk produk ilegal.

Pengawasan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi lintas sektor, sehingga potensi masuk dan beredarnya produk yang tidak memenuhi standar keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

Selain pengawasan obat, makanan, dan kosmetik ilegal, BBPOM di Pekanbaru turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Meranti.

Pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu prioritas untuk memastikan makanan yang disediakan agar memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

Hal ini penting agar manfaat program pemenuhan gizi dapat dirasakan masyarakat, khususnya para penerima manfaat, tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan.

Sementara Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menyambut baik langkah BBPOM di Pekanbaru dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayahnya.

Muzamil menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap upaya pencegahan peredaran obat, makanan, dan kosmetik ilegal.