Laporan SF Hariyanto: Kasus ISPA Akibat Karhutla di Riau Bisa Ditangani

SuaraRiau.id - Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyebut Pemprov dapat mengatasi dampak kesehatan akibat kabut asap dapat tertangani dengan baik.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla bersama Menteri Kehutanan RI di Markas Polda Riau, Jumat (28/8/2026).

"Dari data yang dirangkum Diskes Riau, mulai 19-27 Agustus, terdapat 3.293 kasus ISPA di Riau. Dengan kasus paling banyak ditemukan pada kemarin 27 Agustus yaitu 1.333 kasus. Angka ini meliputi penyakit asma, influenza dan lainnya," terang SF Hariyanto.

Plt Gubernur mengaku memerintahkan Dinas Kesehatan Riau berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam mencegah dampak kabut asap dan segera mengatasi permasalahan kesehatan akibat kabut asap.

"Kita minta Dinas Kesehatan Riau koordinasi dengan daerah. Pastikan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut melakukan penanganan terhadap keluhan kesehatan masyarakat akibat dampak kabut asap," ujar SF Hariyanto.

Dia menjelaskan bahwa dari data tersebut, kasus terbanyak ditemukan di Kota Pekanbaru dengan 904. Disusul Kabupaten Pelalawan sebanyak 650 kasus dan Kampar 361 kasus.

"Kami memastikan bahwa ini dapat tertangani dengan baik. Terbukti dengan tidak adanya masyarakat yang harus dirawat atau membutuhkan rujukan ke rumah sakit. Semua pasien yang datang ke puskesmas, berkonsultasi, mendapatkan obat lalu kembali ke rumah," tutur SF Hariyanto.

Ia juga meminta daerah untuk melakukan pemantauan ketersediaan logistik di FKTP dan FKTL serta menyiapkan kebutuhan logistik dan obat-obatan, terutama masker yang mendistribusikan warga.

Selain itu, pihaknya menyiagakan Public Safety Center (PSC) 119 dan Emergency Medical Team (EMT) di daerah. Kami juga memastikan dapat memobilisasi tenaga cadangan kesehatan apabila dibutuhkan.

SF Hariyanto juga meminta daerah untuk terus melakukan pemantauan perkembangan permasalahan Kesehatan akibat Karhutla, menyiapkan rumah singgah atau rumah mobil oksigen.

"Jika sudah ditetapkannya status siaga darurat bencana karhutla, maka seluruh upaya penanggulangan bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dengan BPBD dan Pos Kesehatan dapat didirikan berdampingan dengan Posko BPBD di kabupaten kota," tegasnya.