Sawit Menguat, Perusahaan yang Permainkan Harganya Bakal Ditindak Tegas

SuaraRiau.id - Pemerintah menindak tegas pihak yang mempermainkan harga tandan buah segar (TBS) sawit demi melindungi kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas komoditas tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat berdialog dengan petani dan pemerintah daerah di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

"Pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani sawit," katanya dikutip dari Antara, Rabu (15/7/2026).

Amran memastikan perusahaan yang sengaja menekan harga sawit ditindak tegas karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan jutaan petani di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus mengawal harga komoditas strategis agar manfaat kenaikan harga dunia dapat dirasakan langsung oleh petani.

“Harga sawit dunia mencapai sekitar Rp27 ribu per kilogram, sementara di Indonesia sempat berada di kisaran Rp14 ribu hingga Rp15 ribu," ucap Amran.

"Ketika nilai dolar menguat, yang seharusnya menikmati keuntungan adalah petani sawit, petani kopi, petani kakao, dan petani kelapa. Tapi justru harga sempat turun. Ini ada apa?," tambah Amran.

Dia mengungkapkan saat mengetahui harga TBS sawit mengalami penurunan, dirinya langsung melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo, bahkan ketika masih berada di Tanah Suci.

"Kami ditelepon. Saya sampaikan, selesai berdoa kami langsung bekerja. Kalau ada perusahaan yang tidak menaikkan harga dan menyakiti petani, bila perlu kita tutup perusahaannya. Ini menyangkut kehidupan sekitar 15 juta petani sawit di seluruh Indonesia," tegasnya.

Menurutnya langkah cepat pemerintah mulai menunjukkan hasil. Setelah pemerintah mengumumkan penguatan pengawasan terhadap harga sawit, harga sawit berangsur pulih.

Namun, ia mengingatkan masih ada pihak-pihak yang berupaya kembali menekan harga.

"Alhamdulillah, setelah kita umumkan langkah pemerintah, harga langsung bergerak naik dan sekarang sudah mulai pulih. Tetapi saya ingatkan, masih ada yang coba-coba menurunkan harga lagi. Kalau ada, Satgas akan menindak tegas," ujarnya.

Amran menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik tata niaga yang merugikan petani terus berlangsung.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama produksi pangan dan perkebunan.

"Kalau mau negara berhasil, jangan sakiti rakyat. Temani rakyat, dorong rakyat untuk berproduksi. Itu tugas kita," tegasnya.