- Sekda Riau angkat bicara terkait sentilan ribuan PPPK baru membebani APBD
- Dia menyebut PPPK sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah
- Kebijakan pengangkatan PPPK merupakan bagian dari kebijakan nasional
SuaraRiau.id - Sebanyak 5.884 Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seleksi tahap I dan II lingkungan Pemprov Riau telah resmi dilantik pada Senin (29/9/2025).
Seiring dengan itu, beredar pendapat miring dari beberapa pihak yang menyebut para PPPK tersebut akan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini membuat Sekda Riau Syahrial Abdi angkat bicara. Dia menyatakan pengangkatan ribuan PPPK tersebut tidak menjadi beban anggaran daerah.
"Saya tak mau terjebak dengan kata 'membebani'. Nanti dibilang membebani lagi karena di situ ada guru, kan gitu ya. Jadi bukan membebani, karena mereka bekerja untuk pemerintah dan punya hak untuk dibayar atas pekerjaannya," ungkap Syahrial, Senin (6/10/2025).
Sekdaprov Riau menuturkan bahwa PPPK merupakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan hak kepada aparatur yang telah bekerja untuk negara.
Syahrial juga menegaskan kebijakan pengangkatan PPPK merupakan bagian dari kebijakan nasional yang juga tengah dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Apalagi para tenaga PPPK merupakan pegawai yang sah dan berhak mendapatkan gaji sesuai kinerjanya.
Dia menambahkan, konsekuensi fiskal dari pengangkatan PPPK memang berdampak pada meningkatnya belanja pegawai daerah.
Namun, hal itu merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 7 Rekomendasi sesuai Review
- Air Mawar Viva Dipakai Kapan? Ini Urutan Pemakaian dan Review Pembeli
Pilihan
-
Polisi Bubarkan Massa Aliansi Pati yang Galang Donasi di Depan DPR
-
Kemenag Bantah Nasaruddin Umar Mundur dari Menag: Isu Bursa Caketum PBNU Itu Spekulasi Liar
-
Menag Nasaruddin Umar Bantah Mundur: Itu Ada Orang yang Panik
-
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
-
Dari Pengumpul Data Hingga Perantara, Bagaimana DSI Bekerja
Terkini
-
Di Sofifi Maluku Utara, BRI Bawa Semangat HUT ke-81 Kemerdekaan RI untuk UMKM dan Desa BRILiaN
-
Kabut Asap Karhutla, Kemenag Riau Keluarkan Aturan Jam Belajar Sekolah
-
Sekolah di Indragiri Hulu Diliburkan Akibat Asap Karhutla, Siswa Belajar Daring
-
Unri Tetapkan Kuliah Online Imbas Kabut Asap Karhutla di Pekanbaru
-
Kualitas Udara Pelalawan, Pekanbaru hingga Siak di Level Tidak Sehat