SuaraRiau.id - Beredar video yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menghentikan program bantuan sosial (bansos) karena dianggap tidak tepat sasaran.
Dalam unggahan di Facebook itu, ada foto Presiden Prabowo dan narasi yang menyuarakan kritik terhadap program bansos.
Adapun narasi dalam unggahan video itu sebagai berikut:
"BAPAK PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO STOP ‘BANSOS’!!!”
Mengklaim bahwa program bansos menimbulkan kecemburuan sosial dan kekisruhan. Dituduhkan bahwa banyak penerima bansos justru berasal dari keluarga kepala desa dan pejabat desa, bukan masyarakat miskin yang seharusnya menerima. yang miskin cuma dapat survei doang bantuannya nggak pernah dapet."
Lantas benarkah kabar Presiden Prabowo menghentikan program bansos?
PENJELASAN:
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Prabowo maupun dari kementerian atau lembaga pemerintah yang menyebutkan bahwa program bansos akan dihentikan.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp504,7 triliun.
Baca Juga: CEK FAKTA: Surat Undangan Rekrutmen Karyawan PT KAI, Benarkah?
Dana ini disalurkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar, dan KIP Kuliah.
Sementara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan.
"Penyalurannya memang setiap tiga bulan, triwulan I, triwulan II, dan triwulan III, dan triwulan IV," kata Gus Ipul, dilansir dari laman Kementerian Sosial (Kemensos).
Penyaluran bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai April 2025 dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp120 triliun.
Dengan demikian video bernarasi Presiden Prabowo akan menghentikan program bansos merupakan informasi hoaks. (Antara)
Berita Terkait
-
Bahas Internal Polri di Hambalang, Purnawirawan Tegaskan Dukungan ke Prabowo
-
Airlangga Akui Kasus Penyadapan Presiden Ikut Berdampak ke Ekonomi RI
-
Polri Diminta Transparan Usut Skandal Penyadapan Prabowo Agar Tak Menjadi Komoditas Politik
-
Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Diusut, Bakom Singgung Pejabat Tak Kebal Hukum
-
Guntur Romli Desak Polri Usut Tuntas Dugaan Skandal Penyadapan Prabowo, Nama Eks Kapolri Disorot
Terpopuler
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
- 11 HP Murah untuk Ojol, Baterai Awet dan Layar Terang agar Tetap Nyaman di Jalan
- Persija dan PSM Masuk Daftar 24 Klub Penunggak Gaji Pemain Versi Data Terbaru APPI
- 7 Sepatu Slip On Lokal yang Empuk dan Anti Pegal untuk Kerja Komuter, Mulai Rp100 Ribuan
Pilihan
-
Panda Nababan, Politikus Senior PDI Perjuangan Meninggal Dunia di Rumahnya
-
Dua Eks Kapolri Diisukan Ditangkap, Polri Buka Fakta 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
Terkini
-
Puncaki Klasemen, PSPS Pekanbaru Bidik Pemain Baru
-
Pekerja Sudah Meninggal, Kasus PHK Tanpa Pesangon Bergulir ke DPRD Riau
-
PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Bupati Siak: Siapa yang Membayar Gaji?
-
Pendiri Pekanbaru Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, Terungkap Jasanya
-
Kronologi Prajurit TNI AU di Pekanbaru Meninggal usai Diduga 'Dibina' Seniornya