Bupati Inhil Usul Buka Roro Rute Tembilahan-Batam

SuaraRiau.id - Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berencana melakukan pengembangan transportasi laut jalur kapal Roro (Roll-on/Roll-off) dari Tembilahan menuju Batam Kepulauan Riau (Kepri).

Bupati Indragiri Hilir Herman mengungkapkan jika pengembangan jalur transportasi ini bukan tanpa alasan karena nantinya jalur kapal Roro Tembilahan-Batam berguna untuk menunjang distribusi hasil perkebunan dan kebutuhan logistik masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan Inhil.

"Saat ini, Inhil sudah dilayani oleh kapal perintis Tol Laut Sabuk Nusantara dengan rute Tembilahan-Guntung- Tanjung Pinang-Tarempa-Pontianak yang beroperasi dua kali dalam sebulan. Namun, jalur tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dan barang secara optimal," ujarnya dikutip dari Antara.

Herman menyampaikan bahwa waktu tempuh dari Tembilahan ke Pekanbaru melalui jalur darat membutuhkan sekitar 7 hingga 8 jam.

Maka dari itu transportasi laut menjadi alternatif penting, terutama mobilisasi hasil perkebunan dari Inhil ke daerah tujuan seperti Batam dan Tanjung Pinang.

"Hasil perkebunan dari Inhil selama ini banyak dikirim melalui Roro dari Tungkal (Jambi) ke Batam. Jika tersedia jalur langsung dari Tembilahan ke Batam, maka ongkos distribusi akan jauh lebih efisien," sebut dia.

Herman menyebut bahwa sejumlah daerah seperti Jambi, Sumatera Barat, dan kabupaten di Riau seperti Kuansing juga menunjukkan antusiasme terhadap rencana pembukaan jalur Roro ini.

Produk-produk seperti beras, sayur, dan bahan pokok lainnya yang dibutuhkan di Batam dan Tanjung Pinang, dapat langsung dikirim melalui jalur laut dari Tembilahan.

Untuk mendukung rencana tersebut, Pemkab Inhil telah mengaktifkan Pelabuhan Parit 21 sebagai pusat bongkar muat barang, termasuk sembako yang mayoritas didatangkan dari Jakarta melalui laut.

Baca Juga: Liong Tjai Diburu Polda Riau Terkait Kasus Korupsi di Indragiri Hilir

Selain itu, beberapa halte persinggahan antar pulau juga telah dibangun sebagai infrastruktur pendukung operasional Roro di masa depan.

"Kami berharap PT ASDP Indonesia Ferry dapat bersama-sama mencari solusi untuk menghadirkan layanan angkutan laut yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat," harap Herman.

Desak PLN perbaiki listrik di pelosok

Bupati Herman juga mendesak pelayanan listrik, khususnya pelosok-pelosok Indragiri Hilir. Dia meminta manajemen PT PLN (Persero) Pusat untuk mewujudkan pelayanan kelistrikan yang merata.

Menurut Herman, kondisi listrik di pelosok Inhil masih belum menyentuh kata layak. Kondisi jaringan listrik di sejumlah desa juga masih jauh dari standar teknis PLN.

Ia mengungkapkan, masyarakat di Inhil masih banyak menggunakan tiang listrik dari bambu dan nibung, dengan jarak sambungan yang terlalu jauh dan tanpa dilengkapi gardu trafo.

"Standar PLN itu kan 2,5 kilometer harus sudah ada trafo, tapi di lapangan kita masih menemukan jaringan yang terlalu panjang tanpa trafo. Akibatnya, tegangan listrik sering naik turun, dan lampu di rumah warga hidup sebentar, mati sebentar," kata Herman dalam audiensi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia juga menyoroti keterbatasan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di sejumlah daerah, khususnya kawasan industri dan perkebunan seperti Pulau Burung.

Herman berharap PLN dapat memastikan PLTD beroperasi minimal 12 jam per hari agar roda ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih baik.

"Masyarakat bertanya-tanya, tiang listrik sudah dipasang, kabel juga sudah ada, tapi kenapa aliran listrik belum nyala, Ini jadi keresahan yang terus kami dengar," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Herman turut meminta kejelasan mengenai Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 6 persen yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ia mengeluhkan sistem pemutusan listrik otomatis yang diterapkan jika terjadi keterlambatan pembayaran, meskipun hanya satu hari.

"Kami ini pemerintah, ada mekanisme keuangan yang harus dilalui, mulai dari pengajuan SPM ke SP2D. Kalau telat sehari langsung diputus, ini kan memberatkan. Harus ada komunikasi dan ruang koordinasi agar tidak menjadi beban teknis maupun hukum," tegasnya. (Antara)