Kekayaan Markarius Anwar, Wakil Wali Kota Pekanbaru Ikut Disorot karena Mobil Dinas Alphard

SuaraRiau.id - Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar turut menjadi perbincangan imbas pembelian mobil dinas berupa Toyota Alphard senilai Rp1,75 miliar.

Pengadaan kendaraan dinas menuai polemik karena dilakukan saat pemerintah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, Pemkot pun menghadapi defisit APBD ratusan miliar rupiah.

Kendaraan dinas tersebut dibeli Pemkot Pekanbaru diklaim merupakan program dari pemerintahan sebelumnya, Pj Wali Kota Pekanbaru Roni Rakhmat. Mobil mewah itu dibeli pada 19 Maret 2025.

Sosok Markarius Anwar ternyata tak asing lagi dunia politik Riau. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sempat menjabat sebagai anggota DPRD Riau.

Baca Juga: Isi Garasi Agung Nugroho, Wali Kota Pekanbaru di Tengah Pembelian Alphard buat Mobil Dinas

Pria yang akrab dipanggil Bang Eka itu menjabat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah PKS Riau. Saat menjadi anggota DPRD Riau, dia menjabat Ketua Fraksi PKS (F-PKS) dan juga Ketua Komisi III.

Markarius sempat menjadi caleg DPR RI dari daerah pemilihan Riau I nomor urut 5, di Pemilu tahun 2024. Daerah Pemilihan Riau I meliputi Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru.

Harta kekayaan Markarius Anwar

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Markarius Anwar memiliki kekayaan Rp5.285.246.130 atau Rp5,2 miliar lebih.

Harta pria kelahiran Pangian, 18 Maret 1977 ini terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan hingga surat berharga. Namun, dalam catatan LHKPN tersebut, dia tanpa utang.

Baca Juga: Pemkot Pekanbaru Beli Mobil Dinas Rp1,7 M saat Defisit Anggaran, Pengamat Singgung Pengkhianatan

Berikut ini rincian harta kekayaan Markarius Anwar berdasarkan LHKPN periodik 2023 saat menjabat sebagai anggota DPRD Riau.

Data Harta

A. Tanah Dan Bangunan Rp2.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/90 m2 di Kab / Kota Pelalawan, Hasil Sendiri Rp250.000.000

2. Tanah Seluas 571 m2 di Kab / Kota Kota Pekanbaru, Hasil Sendiri Rp300.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/300 m2 di Kab / Kota Pekanbaru, Hasil Sendiri Rp1.000.000.000

4. Tanah Seluas 100000 m2 di Kab / Kota Indragiri Hulu, Hasil Sendiri Rp1.200.000.000

5. Tanah Seluas 600 m2 di Kab / Kota Kampar, Hasil Sendiri Rp100.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp592.000.000

1. Motor, Honda Sepeda Motor Tahun 2005, Hasil Sendiri Rp5.000.000

2. Motor, Honda Sepeda Motor Tahun 2008, Hasil Sendiri Rp7.000.000

3. Mobil, Honda Jazz Tahun 2017, Hasil Sendiri Rp200.000.000

4. Mobil, Toyota Fortuner Tahun 2018, Hasil Sendiri Rp380.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya Rp1.052.600.000

D. Surat Berharga Rp572.000.000

E. Kas Dan Setara Kas Rp218.646.130

F. Harta Lainnya Rp ----

Sub Total Rp5.285.246.130

Hutang Rp ----

Total Harta Kekayaan Rp5.285.246.130

Pembelian Alphard Rp1,75 miliar menuai kecaman

Pembelian mobil dinas mewah Toyota Alphard senilai Rp 1,75 miliar yang dilakukan Pemkot Pekanbaru mendapat kecaman dari sejumlah pihak.

Salah satunya dari Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Riau (UIR), Dr A Sukri yang menyatakan jika pembelian mobil dinas tersebut jelas-jelas lebih mengedepankan kesenangan duniawi atau hedonis.

"Seharusnya, dengan posisi jabatan masih baru diemban, pemerintah tidak menunjukkan perilaku hedonisme, bersenang-senang dan bermewah-mewahan saat menjabat," kata Sukri dikutip dari Riauonline.co.id, Senin (7/4/2025).

Menurutnya, jangan salahkan masyarakat kecewa karena tidak ada konsistensi janji kampanye dengan keadaan setelah mendapatkan jabatan.

Sukri, menilai Pemkot Pekanbaru telah jelas menunjukkan sikap hedon atau bermewah-mewahan saat defisit anggaran dan utang tunda bayar kepada rekanan capai Rp347 miliar.

Dia berharap masyarakat berani untuk mengkritisi perilaku hedonisme pejabat Pemko Pekanbaru.

"Sebab mereka dipilih untuk mengurus kepentingan masyarakat, bukan untuk melayani perilaku pejabat ingin tampil mewah. Ingat, masyarakat masih banyak yang miskin, dan itu tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya," ungkap Sukri.