SuaraRiau.id - Pemkot Pekanbaru disebut membeli mobil dinas mewah Toyota Alphard senilai Rp 1,75 miliar mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Salah satunya dari Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Riau (UIR), Dr A Sukri yang menyatakan jika pembelian mobil dinas tersebut jelas-jelas lebih mengedepankan kesenangan duniawi atau hedonis.
"Seharusnya, dengan posisi jabatan masih baru diemban, pemerintah tidak menunjukkan perilaku hedonisme, bersenang-senang dan bermewah-mewahan saat menjabat," kata Sukri dikutip dari Riauonline.co.id--Suara.com, Senin (7/4/2025).
Menurutnya, jangan salahkan masyarakat kecewa karena tidak ada konsistensi janji kampanye dengan keadaan setelah mendapatkan jabatan.
Sukri, menilai Pemkot Pekanbaru telah jelas menunjukkan sikap hedon atau bermewah-mewahan saat defisit anggaran dan utang tunda bayar kepada rekanan capai Rp347 miliar.
Dia berharap masyarakat berani untuk mengkritisi perilaku hedonisme pejabat Pemkot Pekanbaru.
"Sebab mereka dipilih untuk mengurus kepentingan masyarakat, bukan untuk melayani perilaku pejabat ingin tampil mewah. Ingat, masyarakat masih banyak yang miskin, dan itu tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya," ungkap Sukri.
Lebih jauh, dosen UIR ini mengaku sangat prihatin melihat kondisi para pemangku kebijakan di Kota Pekanbaru.
Pasalnya, banyak pejabat yang kehilangan rasa malu dan rasa peduli dengan kepentingan masyarakat banyak.
Baca Juga: Harta Kekayaan Agung Nugroho, Wali Kota Pekanbaru Disorot gegara Pemkot Beli Alphard
"Pejabat kita mestinya harus malu, mereka duduk karena didukung dan dipilih rakyat. Tetapi setelah duduk, justru mengkhianati kepercayaan rakyat tersebut," tegasnya
Diketahui, mencuatnya pembelian mobil dinas merek Toyota Alphard usai beredar foto Surat Perintah Membayar (SPM) bertanggal 19 Maret 2025 ditandatangani dan dicap atas nama Tengku Denny Muharpan yang merupakan Plt Kabag Umum Pemkot Pekanbaru.
Selain itu beredar juga foto serah terima mobil yang memperlihatkan Tengku Denny Muharpan bersama seorang pria yang diduga dari dealer PT Agung Automall di depan mobil Toyota Alphard berwarna hitam dengan pelat putih bernomor polisi BM 9853 XY.
Tak hanya Pemkot, DPRD Pekanbaru sebelumnya juga melakukan hal serupa. Anggota dewan melakukan pembelian 4 unit mobil dinas jenis sedan merek Honda untuk 4 pimpinan senilai Rp3,6 miliar.
Empat unit mobil dinas mewah itu terdiri dari 3 unit merk Honda All New Accord RS e:HEV dan 1 unit Honda New CR-V 2.0 L RS e:HEV.
Tiga unit Honda Accord itu diperuntukkan bagi Wakil Ketua DPRD dan satu unit Honda CR-V untuk Ketua DPRD Pekanbaru.
Berita Terkait
-
Kenyamanan Setara Alphard, 4 Mobil Bekas di Bawah Rp 100 Juta Ini Paling Diburu Tahun 2025
-
Budget Rp90 Jutaan Bisa Dapat Alphard? Cek 3 Mobil Keluarga Bekas Terbaik Ini
-
Serasa Alphard, 5 Rekomendasi Mobil Bekas Pintu Geser Harga Ramah di Kantong
-
Terungkap Gaya Hidup Anak Terdakwa Korupsi, Mobil Mewah hingga Rekening Ratusan Juta
-
Pesona SUV Mewah Suzuki Across: Harga Selevel Alphard, Mesin Ekuivalen Fortuner
Terpopuler
- Pemain Terbaik Liga 2: Saya Siap Gantikan Ole Romeny!
- Pemain Arsenal Mengaku Terbuka Bela Timnas Indonesia
- 1 Detik Pascal Struijk Resmi Jadi WNI, Cetak Sejarah di Timnas Indonesia
- 4 Sedan Bekas Murah di Bawah Rp 30 Juta: Perawatan Mudah, Cocok untuk Anak Muda
- Pelatih Belanda Dukung Timnas Indonesia ke Piala Dunia: Kluivert Boleh Ambil Semua Pemain Saya
Pilihan
-
Jokowi Hari Ini Diperiksa di Mapolresta Solo, Tunjukkan Ijazah Asli?
-
Jelang Super League, PSIM Yogyakarta Ziarahi Makam Raja: Semangat Leluhur untuk Laskar Mataram
-
Hasil Piala AFF U-23 2025: Thailand Lolos Semifinal dan Lawan Timnas Indonesia U-23
-
42 Ribu Pekerja Terkena PHK di Tahun Pertama Prabowo Menjabat
-
BPK Ungkap Rp3,53 Triliun Kerugian Negara dari Era SBY Hingga Jokowi Belum Kembali ke Kas Negara
Terkini
-
Kualitas Udara Pekanbaru Masih Tidak Sehat, Dampak Karhutla?
-
Karhutla Berstatus Kritis, Sekolah di Rokan Hulu Mulai Diliburkan
-
'Saya Siap Diperiksa Jadi Saksi' Kata Bupati Afni Terkait Konflik Lahan Warga dan PT SSL
-
Harga Sawit Riau Meroket, Dinas Perkebunan Ungkap Penyebabnya
-
Kepala BNPB Sebut Karhutla Riau Terjadi karena Ulah Manusia