Riau Defisit Anggaran, Gubri Wahid Tingkatkan PAD lewat Pajak Kendaraan Bermotor

Dia juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih kreatif dan teknologi berbasis digital guna memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

"Tadi ada kendalanya masyarakat yang tidak membawa KTP, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolda Riau dan Dirlantas Polda Riau untuk bagaimana ini dimaksimalkan agar tidak perlu pakai KTP. Karenakan KTP itu sudah bisa online dan bisa di cek pada sistem," jelas Gubri Wahid.

Dia mengungkapkan, selain karena kurangnya informasi mengenai tata cara pembayaran pajak, keengganan masyarakat untuk membayar pajak juga kerap dipengaruhi oleh rumitnya proses pembayaran serta jauhnya jarak dan lokasi yang harus ditempuh.

Untuk itu, Wahid meminta agar UPT Bapenda lebih proaktif melakukan sosialisasi dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Baca Juga: Beda Reaksi soal Defisit APBD Riau: Abdul Wahid Pusing, SF Hariyanto Anggap Hal Biasa

"Harus ada inovasi, tadi sudah ada UPT yang melakukan penagihan pajak secara door to door. Saya mengusulkan kalau perlu petugas pajak buka posko di Masjid atau di kantor-kantor desa, jadi diumumkan kepada masyarakat yang mau bayar pajak bahwa petugas pajaknya ada setiap hari apa saja," sebut dia.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu, sekaligus mendukung pembangunan di Provinsi Riau.

"Pendekatan pelayanan itu penting. Tadi saya minta ke Ibu Kepala Bapenda untuk mobil samsat keliling itu dilaksanakan. Saya tidak mau lagi ada keluhan bahwa bayar pajak itu susah," tegasnya.

Riau defisit anggaran

Defisit APBD Riau mencapai Rp1,3 triliun, ditambah dengan tunda bayar mencapai Rp2,21 triliun. Jika ditotal, defisit APBD Riau 2025 tembus Rp3,5 triliun lebih.

Baca Juga: Defisit APBD Riau di Era Wahid-SF Hariyanto, Angkanya Belum Pasti Bikin Rakyat Bingung

Selain tunda bayar sampai Rp2,21 triliun lebih, padahal gubernur-gubernur sebelumnya belum pernah terjadi hal demikian.