Sempat Pusing Tujuh Keliling, Gubri Wahid Kembali Buka Suara soal Defisit Anggaran

SuaraRiau.id - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid kembali buka suara terkait polemik defisit APBD 2025 yang tengah dihadapi di provinsi yang dipimpinnya.

Meski demikian, orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning itu berjanji akan mengutamakan hal-hal yang bersifat pelayanan publik di tahun 2025.

Terbaru, Abdul Wahid mendatangi Kantor Kejati Riau untuk membahas dan mengkomunikasikan berbagai program kerja tahun 2025 yang bersifat urgen dan yang bisa ditunda hingga tahun depan.

Usai pertemuan, kepada awak media Abdul Wahid mengungkapkan bahwa kunjungannya bertujuan untuk mengevaluasi sejumlah kegiatan yang bersifat mendesak serta mempertimbangkan penundaan beberapa program hingga tahun depan.

Baca Juga: Beda Gubri Wahid yang Pusing, Wakilnya Malah Santai Tanggapi Defisit Anggaran

Menurutnya, kondisi keuangan daerah harus disesuaikan dengan situasi yang ada agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

Wahid menjelaskan, meskipun APBD 2025 telah disahkan sebesar Rp 9,6 triliun, namun akibat pengurangan dan pendapatan yang tidak terealisasi akan mengalami defisit anggaran lagi hingga Rp1 triliun lebih.

"Kondisi ini berupa hutang 2024 yaitu tunda bayar, gaji pegawai dan tunda salur yang jika di akumulasikan sekitar Rp2,2 triliun. Jika kegiatan di tahun 2025 tidak kita rasionalisasikan maka akan terjadi defisit hingga Rp3,5 triliun," jelasnya.

Ditanya soal usulan anggaran pembangunan rumah Kejati Riau yang mencapai Rp10 miliar dan hibah vertikal, Abdul Wahid mengaku akan melakukan evaluasi dan akan memprioritaskan perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya.

Gubernur mengakui bahwa keterbatasan anggaran akan berdampak pada pembangunan infrastruktur. Namun, ia memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Baca Juga: Abdul Wahid Sosok Gubri Didukung UAS, Kini Pusing Mikirin Defisit APBD Capai Triliunan

"Beberapa proyek infrastruktur mungkin terdampak, tetapi saya jamin tidak ada jalan yang putus dan tidak bisa dilewati. Ini menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat, sehingga pelayanan publik tetap kami dahulukan," kata Wahid.