Beda Gubri Wahid yang Pusing, Wakilnya Malah Santai Tanggapi Defisit Anggaran

SuaraRiau.id - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto menegaskan bahwa defisit anggaran yang terjadi di Provinsi yang dipimpinnya adalah hal biasa.

Sebelumnya, Gubri Abdul Wahid mengaku pusing tujuh keliling karena terjadi defisit APBD 2025 di wilayah yang dipimpinnya. Hal itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu (13/3/2025).

Menanggapi ini, SF Hariyanto mengungkapkan jika kondisi tersebut merupakan masalah klasik akibat ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah yang mana tidak tercapainya penerimaan pertahun.

Kepada awak media, dia menjelaskan bahwa pada 2023, Riau awalnya diproyeksikan menerima dana sebesar Rp1,6 triliun.

"Namun, pada tahun 2024 realisasi penerimaan tidak tercapai yang hanya Rp200 miliar. Akibatnya, terjadi selisih pendapatan yang berdampak pada belanja daerah," katanya.

SF Hariyanto menegaskan agar masyarakat tak terlalu mempermasalahkan ini karena masih wajar dan ada sumber dana lain yang belum masuk dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, SF Haryanto juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh adalah kebijakan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang tengah menggalakkan produksi 1 juta barel minyak perhari.

Menurut PHR, target  ini membutuhkan biaya operasional tinggi, yang berdampak pada pembagian deviden kepada daerah.

"Saya yakin jika dana dari pusat sudah masuk, defisit ini bisa tertutup dan saya dan pak Gubernur akan menyelesaikannya," jelasnya.

Baca Juga: Abdul Wahid Sosok Gubri Didukung UAS, Kini Pusing Mikirin Defisit APBD Capai Triliunan

Selain karena PHR, defisit juga dipicu oleh pendapatan pajak kendaraan yang hanya mencapai 58 persen.

"Saya yakin hal ini akan bisa diselesaikan karena ia dan Gubri punya dasar program yang jelas," tegas mantan Sekda Riau itu.

Gubri Abdul Wahid pusing 7 keliling

Baru seumur jagung memimpin Riau, Abdul Wahid dan SF Hariyanto dihadapkan dengan defisit anggaran hampir tiga kali lipat dari prediksi.

Defisit APBD Riau mencapai Rp1,3 triliun, ditambah dengan tunda bayar mencapai Rp2,21 triliun. Jika ditotal, defisit APBD Riau 2025 tembus Rp3,5 triliun lebih.

Selain tunda bayar yang mencapai Rp2,21 triliun lebih, padahal kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya belum pernah terjadi hal demikian.

Kata Wahid, jika terjadi hanya sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar. Hal tersebutlah yang membuat dirinya pusing tujuh keliling.

"Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Di nol kan pun kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk melunasi tunda bayar itu," sebutnya di Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu (13/3/2025).

Wahid mengungkapkan kemampuan APBD Riau secara ril hanya Rp8 triliun. Kemudian belanja pegawai lebih kurang Rp4 triliun.

"Defisit anggaran sekitar Rp1,3 triliun, artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan sebesar Rp3,5 triliun," ungkapnya.

Wahid pun berencana memotong TPP ASN untuk menutupi utang tersebut. Pasalnya para ASN tidak ada pekerjaan untuk tahun 2025.

"Solusi terakhir saya adalah pemotongan TPP ASN karena tahun ini 21 ribuan ASN kita tidak ada kerja. Ini pertimbangan saya saking gentingnya kondisi ini," jelasnya.

Wahid menjelaskan, kebijakan nol kegiatan akan diambil agar tunda bayar bisa terlunasi di tahun 2025 dan tidak berkepanjangan hingga tahun depan.

"Biarlah kebijakan saya tahun ini tidak populer. Karena saya nolkan pun kegiatan tahun ini tetap tidak cukup untuk tunda bayar, sampai tidak bisa tidur saya sebelum jam 3 subuh. Saya tidak mau tunda bayar ini lanjut sampai tahun depan," tegas dia.

Kontributor : Rahmat Zikri