OTT KPK, Pj Wali Kota dan Sekda Pekanbaru Dibawa ke Jakarta

SuaraRiau.id - Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dan sejumlah pejabat lain terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pekanbaru pada Senin (2/12/2024).

Terbaru, mereka dibawa ke Jakarta dengan pengawalan ketat melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Selasa (3/12/2024).

Rombongan KPK dan pejabat yang tersandung dugaan rasuah ini tiba di VIP Lancang Kuning sekitar pukul 13.35 WIB.

Tampak Risnandar mengenakan sweater biru kotak-kotak dan menggunakan masker. KPK juga turut membawa Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution yang mengenakan jaket berwarna abu-abu.

Baca Juga: Pejabat Kena OTT KPK di Riau Ternyata Pj Wali Kota Pekanbaru

Terdapat pula dua wanita mengenakan masker yang dikawal anggota KPK masuk ke dalam ruangan transit VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim II.

Diketahui sebelumnya, KPK menangkap tangan pejabat penyelenggara negara di Pekanbaru terkait kasus dugaan korupsi, Senin (2/12/2024).

Ada empat orang pejabat diperiksa di Mapolresta Pekanbaru di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. Salah seorang diantaranya diketahui Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi di Jakarta pun membenarkan peristiwa ini. Namun Ghufron tidak menerangkan berapa orang yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.

Ghufron mengatakan para pihak yang terjaring OTT tersebut saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Baca Juga: Pejabat di Pekanbaru Kena OTT, Begini Penjelasan KPK

"Benar, KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau," ungkapnya.

KPK menyebutkan penangkapan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM) dalam Operasi Tangkap Tangan, Senin (2/12/2024), terkait dengan dugaan laporan pengadaan barang fiktif.

sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan RM membuat laporan pertanggungjawaban fiktif terhadap pengadaan barang di lingkungan Pemkot Pekanbaru.

"Informasi sementara, itu terkait dengan penggunaan uang bendahara, ya. Jadi kan di sistem keuangan daerah itu kan ada istilahnya itu pengeluaran dulu, nanti buktinya itu kemudian dipertanggungjawabkan begitu kan," kata Alex. (Antara)