Pembangunan Flyover Simpang Panam, 48 Pemilik Tanah Setuju Pembebasan Lahan

SuaraRiau.id - Flyover Simpang Panam Pekanbaru rencananya dibangun pada 2025 untuk mencegah kemacetan di perempatan Jalan Garuda Sakti-HR Soebrantas.

Tim telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah akan terdampak pengadaan tanah flyover. Tim yang bekerja sejak Januari 2024 ini telah mendata puluhan persil lahan yang terdampak pembangunan flyover.

Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution mengatakan dari 75 bidang tanah, sebanyak 48 pemilik tanah sudah dikumpulkan dan mereka menyetujui lahan untuk dibangun flyover. Sisanya, sebanyak 27 pemilik tanah masih dalam proses pengumpulan.

"Pemerintah pusat akan membangun Flyover Simpang Panam. Tugas kami hanya melakukan inventarisir terhadap bidang tanah yang terdampak pembangunan flyover," katanya dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Selasa (16/4/2024).

Indra mengungkapkan jika pembebasan lahan terdampak pembangunan flyover diupayakan tuntas tahun ini. Lahan warga yang terdampak proyek flyover bakal diganti dengan tanah yang nilai ganti ruginya sama. 

Apalagi Gubernur Riau meminta agar segera menetapkan lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan flyover. Pemkot Pekanbaru juga mengusulkan ke Kementerian PUPR untuk membangun jalan lingkungan bagi warga yang terdampak pembangunan flyover.

"Kami sudah rapat dengan Kementerian PUPR dan PT Hutama Karya. Pada prinsipnya, kami sama-sama setuju tak menerima ganti rugi tanah warga dalam bentuk uang, tapi tanah," sebut Indra.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun mengatakan bahwa Detail Engineering Design (DED) Flyover Panam atau Simpang Garuda Sakti di Pekanbaru baru akan dibuat mulai tahun ini.

Dana pembebasan lahan flyover tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2023.

"Itu memang sharing dengan APBD provinsi. Kita ingin membuat flyover di simpang empat Panam. Tapi itu kita masih berproses pendataan lahan di sekitarnya," terang Muflihun.