DPD Partai 100 Persen Tolak Munaslub Golkar, Ingin Fokus Agenda Politik 2024

SuaraRiau.id - Partai Golkar diterpa isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang menggemparkan publik beberapa waktu belakangan ini.

Terkait itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar se-Indonesia menyatakan sepakat 100 persen menolak isu Munaslub tersebut.

DPD ingin fokus bekerja memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub," ujar Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung dikutip dari Antara, Minggu (30/7/2023).

Ahmad Doli menyampaikan hal itu sebagai juru bicara mewakili Ketua DPD Golkar se-Indonesia dalam Silahturahmi Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di Nusa Dua, Badung, Bali.

"Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Bapak Airlangga Hartarto," tegasnya.

Ia mengatakan sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia lengkap hadir ke Bali memang meminta bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Pertemuan ini adalah inisiatif dari kami semua. Kami meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Umum menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Beliau (Airlangga-red), dicari tempat yang mudah dijangkau teman-teman DPD se-Indonesia. Maka kami sepakat bertemu di Bali ini," ucapnya.

Ia mengungkapkan dari hasil pertemuan dengan Airlangga Hartarto yang tertutup untuk awak media itu telah memperbincangkan banyak hal.

Diantaranya disampaikan selama 3-4 tahun terakhir, semua DPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah bekerja sangat maksimal melakukan konsolidasi dan gerakan-gerakan menuju pemenangan Pemilu 2024.

"Kami sudah bertekad untuk menang pilpres, pileg dan pilkada. Semua kami sudah bekerja seluruh Indonesia dipimpin oleh Ketua DPD provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Oleh karena itu, kami tidak mau pekerjaan yang kami sudah lakukan, yang tinggal enam bulan ini terganggu dengan hal-hal yang merusak hasil konsolidasi ini," ucap Ahmad Doli.

Oleh karena itu, sudah dikaji, Partai Golkar, partai tertua di Indonesia dan sebagai partai ini besar pihaknya memiliki komitmen dan taat terhadap apa yang sudah putuskan.

"Kami sudah putuskan ini di Munas, kami sudah putuskan di Rapimnas dan di Rakernas, kami komit satu komando di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda dalam lima tahun sampai akhir periode nanti tahun 2024," ujarnya.

Kedua, kata Ahmad Doli, untuk urusan Pilpres 2024 sebagaimana yang diputuskan dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas, DPD Partai Golkar se-Indonesia sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk menentukan siapa Capres atau Cawapresnya kemudian proses bernegosiasi, strategi dan momentum yang tepat.

"Kami sudah melihat selama ini Ketua Umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik. Berikutnya kami menegaskan bahwa Partai Golkar ini bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi," katanya.